Jokowi Dinilai Tak Serius Tegakkan HAM

Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam keras pemberian pembebasan bersyarat yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana perkara pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib. Dengan dibebaskannya Pollycarpus, mereka menilai Pemerintahan Jokowi tak serius dalam menuntaskan masalah HAM.

“KontraS mengecam keras pemberian pembebasan bersyarat terhadap Pollycarpus pelaku aktivis HAM Munir. Kami menilai pembebasan bersyarat tersebut merupakan sinyal bahaya terhadap penuntasan kasus pembunuhan Munir,” kata Kepala Divisi Pembelaan Sipil dan Politik Kontras, Putri Kanesia, di Kantornya jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2014).

Menurutnya, ketiadaan komitmen atas penuntasan kasus pelanggaran HAM dan pemenuhan keadilan korban tercermin jelas dalam pemberian pembebasan bersyarat tersebut. Sebab Kemenkum dan HAM melalui SK melalui SK Menteri Hukum dan HAM RI No: W11.PK.01.05.06-0028 tahun 2014 hanya melihat dari aspek yuridis pemberian hak narapidana semata.

“Yaitu berupa hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat tanpa melihat sejauh mana penuntasan kasus pembunuhan Munir yang hingga kini penyelesaiannya belum sampai pada menyeret otak pelaku pembunuhan ke meja hijau padahal dalam laporan TPF disebutkan bahwa kejahatan ini sistematis,” jelas Putri.

“Maka masih penting untuk memastikan bukti, saksi, dan pelaku yang ada terutama Pollycarpus untuk diolah lebih jauh selain itu juga sifat kejahatan yang dilakukan oleh Pollycarpus merupakan tindakan kejahatan atas kemanusiaan,” sambung Putri.

Sementara itu Direktur Eksekutif Imparsial, Poengki Indarti menegaskan pemberian bebas bersyarat & tidak dituntaskannya pembongkaran kasus Munir menunjukkan bahwa Jokowi sama saja dengan presiden pendahulunya, yakni SBY & Megawati, yang tidak menganggap penting HAM & perlindungan kepada para Pembela HAM.

Poengki mengatakan, jika melihat perjalanan hukuman yang diberikan kepada bekas pilot Garuda tersebut, sebetulnya Polly tak pantas diberikan pembebasan bersyarat. Dia menilai selama ini Polly tak pernah serius membongkar dalang dibalik pembunuh Munir.

“Sebelumnya kami juga mempertanyakan pemberian remisi yang berlebihan pada Pollycarpus dan menyayangkan dikabulkannya Peninjauan Kembali Polly oleh Mahkamah Agung yang mengubah hukumannya dari 20 tahun menjadi 14 tahun. Polly tidak menunjukkan rasa bersalah, bahkan dia selalu menyangkal terlibat dalam pembunuhan Munir,” kata Poengki.

“Dia juga tidak kooperatif dengan membantu membongkar komplotan pembunuh Munir. Hal tersebut menunjukkan sebetulnya Polly tidak bersikap baik. Sehingga tidak seharusnya dia diberi banyak remisi dan dikabulkan pembebasan bersyaratnya. Apalagi kasus ini merupakan pembunuhan berencana yang diskenario aparat negara melalui operasi intelejen dengan target aktivis HAM. Seharusnya Menteri Hukum & HAM melalui Dirjen PAS tidak gegabah mengabulkan permohonan bebas bersyarat Polly,” tambahnya.

Sebelumnya diketahui, eksekutor aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, Pollycarpus Budihari Priyanto menghirup udara bebas setelah mendapatkan masa bebas bersyarat di LP Sukamiskin Bandung.

Bekas pilot Garuda itu diduga terkait dengan pembunuhan pegiat HAM, Munir Said Thalib, 7 September 2004 lalu. Munir diracun saat dalam perjalanan dengan pesawat Garuda rute Jakarta-Singapura-Amsterdam. Munir meninggal di Belanda. (bim/int)

0 Comments

Leave a Comment

five + nineteen =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password