Pakar Hukum Pertanyakan Relevansi Status Tahanan Kota Marlon Martua

Covesia.Com – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Andalas, Elwi Danil mempertanyakan relevansi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Kejaksaan Negeri Pulaupunjung yang memberikan status tahanan kota kepada mantan Bupati Dharmasraya, Marlon Martua.

“Di era keterbukaan informasi seperti saat ini, pihak dari Kejati Sumatera Barat dan Kejari Pulaupunjung harus bisa menjelaskan kepada publik terkait relevansi status tahanan kota yang diberikan kepada Marlon Martua,” tuturnya kepada Covesia.Com, Selasa (2/12/2014).

Dilanjutkannya, dalam Hukum Pidana, memberikan status tahanan kota kepada tersangka korupsi tidaklah melanggar aturan. Namun demikian, status tahanan kota yang diberikan oleh pihak penegak hukum tersebut haruslah didasari dengan alasan yang jelas, sehingga masyarakat bisa memahami kondisi tersebut.

“Jika seandainya tersangka Marlon Martua tersebut dinyatakan sakit, maka pihak kejaksaan harus bisa menjelaskan secara lengkap kepada publik mengenai sakit yang diderita oleh tersangka, sehingga publik tidak berspekulasi melihat penetapan ini,” tambahnya.

Seperti sebelumnya, penetapan status tahanan kota itu dilakukan setelah diserahkannya tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum (Tahap II), di Kantor Kejati Sumbar, Rabu (26/11/2014).

Marlon Martua dijadikan tersangka terkait kasus dugaan korupsi penggelembungan harga lahan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya tahun 2009, yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 4 miliar. (adi/bim)

0 Comments

Leave a Comment

10 + six =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password