- Advertisement -
HomeNewsPengamat: Kemenkumham Jangan Dilibatkan dalam Kisruh Golkar

Pengamat: Kemenkumham Jangan Dilibatkan dalam Kisruh Golkar

- Advertisement -

Covesia.com – Pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara, menyebutkan, Kementerian Hukum dan HAM sebaiknya tidak dilibatkan atau menjadi solusi dalam menyelesaikan kisruh internal Partai Golkar.

“Sebaiknya Kemenkumham tidak dilibatkan, bahkan menjadi solusi bagi konflik internal yang sekarang dialami Partai Golkar. Konflik internal lebih tepat diserahkan pada mekanisme penyelesaian partai sesuai AD/ART,” kata Igor di Jakarta, Selasa (2/12/2014) malam.

Igor mengatakan ada tiga alasan mengapa menurutnya Kemenkumham tidak patut dilibatkan dalam menangani perselisihan di internal partai beringin.

Pertama, karena Menteri Hukum dan HAM berasal dari PDI Perjuangan yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), sehingga independensinya patut dipertanyakan lantaran mungkin terjadi bias kepentingan politik.

“Apalagi perseteruan antara KIH selaku pendukung pemerintah dan KMP (Koalisi Merah Putih) selaku penyeimbang pemerintah masih berlangsung terkait UU MD3,” kata dia.

Kedua, berkaca pada kasus kisruh internal yang belakangan terjadi di PPP yang juga melibatkan Kemenkumham, banyak menuai protes serta polemik akibat keputusan yang tergesa-gesa dari Menkumham Yasonna Laoly, dan dibatalkan oleh PTUN yang memenangkan gugatan dari kubu Djan Faridz.

Ketiga, Golkar dipandang sebagai partai besar dan mapan, sehingga kedewasaan dalam kiprah politiknya bisa menjadi bumerang apabila ada intervensi dari pemerintah.

“Golkar sejarahnya tak terlepas dari pemerintahan, sekarang orientasinya berubah untuk berada ‘diluar pemerintahan’. Keputusan politik besar yang harus dihargai oleh pemerintah yang sekarang berkuasa,” ujar dia.

Menurut dia, Kemenkumham sebagai tangan pemerintah tidak perlu melakukan intervensi. Dia menilai kisruh Golkar sebaiknya diselesaikan melalui peradilan seperti PTUN untuk memutuskan kubu mana yang memiliki legitimasi.

Tim Penyelamat Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono sebelumnya telah melayangkan surat kepada Kemenkumham atas penonaktifan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dan Sekjen Golkar Idrus Marham yang diputuskan melalui rapat pleno. (ant/cal)

- Advertisement -
- Advertisement -
Pilihan Editor
- Advertisement -
Related News
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × three =