Kemala Atmodjo: Ada Apa dengan FFI 2014 dan BPI?

Tak lama lagi Festival Film Indonesia (FFI) 2014 segera diselenggrakan. Acara Puncaknya akan dilaksanakan di Palembang pada Jumat 5 Desember dan Sabtu 6 Desember 2014. Tepatnya, malam penghargaan Piala Vidia (baca: Widia) akan dilaksanakan di Hotel Aryaduta Palembang. Sedangkan malam puncak penghargaan Piala Citra akan dilaksanaklan di Palembang Sport and Convention Center (PSCC).

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai FFI dan Badan Perfilman Indonesia (BPI), berikut wawacara Marjeni Rokcalva dari covesia.com dengan Ketua Panitia Pelaksana FFI 2014 Kemala Atmodjo di Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Ini untuk pertama kali FFI diselenggarakan oleh BPI. Bisa dijelaskan alasannya?

Menyelenggarakan festival itu adalah amanat Undang-undang Perfilmnan No. 33 Tahun 2009 kepada Badan perfilman Indonesia (BPI).

Dalam Undang-undang Nol. 33 Tahun 2014, disebutkan bahwa salah satu tugas BPI adalah menyelenggrakan festival film. Lengkapnya, dalam Pasal 69, disebutkan tugas BPI adalah: a. Menyelenggarakan Festival di dalam Negeri; b. Mengikuti Festival Film di Luar Negeri. c. Menyelenggarakan Pekan Film di Luar Negeri; d. Mempromosikan Indonesia Sebagai Lokasi Pembuatan Film Asing. e. Memberikan Masukan untuk Kemajuan Perfilman. f. Melakukan Penelitian dan Pengembangan Perfilman. g. Memberikan Penghargaan; dan h. Memfasilitasi Pendanaan Pembuatan Film Tertnetu yang bermutu Tinggi.

Lalu, di Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BPI hal itu dipertegas lagi. Dalam Pasal 5 AD/ART BPI ditegaskan bahwa tugas BPI antara lain: a. Penyelenggraan Festival Film Indonesia (FFI) secara berkala setiap tahun; b. Penyelenggaraan Festival-fetival film berskala nasional dan lokal; c. Penyelenggaraan festival-festival bertaraf internasional di Indonesia.

Maka, apabila BPI tidak menyelenggrakan festival, hal itu justru tidak menjalankan amanat undang-undang perfilman.

Sistem penjurian FFI kali ini katanya diubah. Bisa cerita sedikit soal itu?

Sistem penjurian FFI dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama adalah dibentuk kelompok-kelompok yang masing-masing beranggotakan 5 (lima). Tiap kelompok hanya akan menilai sesuai bidang keahlian masing-masing. Misalnya, kelompok juri skenario, kelompok juri musik, kelompok juri aktor, dan seterusnya. Seluruh anggota juri tahap ini adalah insan film.

Di sini Dewan Juri diminta menuliskan nama sesuai dengan urutan priorotas (dari angka 1 yang terbaik hingga 5). Hasil Dewan Juri Tahap I ini akan direkapitulasi oleh akuntan publik dunia, Deloitte, untuk menghasilkan 5 (lima) nominasi dalam tiap-tiap kategori. Dewan Juri pada tahap ini dilarang terlibat dalam film yang dinilai.

Kemudian, dalam Tahap II, seluruh anggota Dewan Juri yang insan film itu ditambah tokoh-tokoh nonfilm berhak menilai seluruh kategori yang dikompetisikan. Namun mereka hanya memilih dari nama yang sudah masuk nominasi hasil olahan dari Dewan Juri Tahap I. Pada tahap kedua ini, seluruh Dewan Juri diminta untuk menuliskan hanya 1 (satu) nama dalam tiap-tiap kategori yang sudah dinominasikan tersebut.

Apabila dalam rekapitulasi Tahap II terdapat 2 (dua) nama yang jumlahnya sama dalam satu kategori, maka Juri Tahap I akan diminta untuk melakukan penilaian kembali untuk menetukan pemenang akhir. Begitu pada prinsipnya.

Jadi apa yang diharapkan dari sistem baru ini?

Tingkat obyektivitasnya tinggi dan akseptabilitasnya meningkat. Itu yang hendak dicapai. Kita sama-sama tahu, pada FFI 2006 yang memenangkan film Eskul menuai protes banyak sineas. Ada 22 Piala Citra dikembalikan kepada Panitia. Ini pukulan berat buat Panitia. Dan sejak itu banyak sineas tak mau ikut lagi FFI.

Lalu, pada 2010, terjadi kehebohan karena ada ketidaksepahaman antara Tim Seleksi dan Dewan Juri. Akhirnya beberapa anggota dewan Juri mengundurkan diri.

Hal-hal semacam itulah yang hendak kami eleminir kali ini. Itu sebabnya kami meminta sebanyak mungkin orang untuk mejadi anggota Dewan Juri. Dan dengan system baru ini, jangankan saya sebagai Ketua Panpel, anggota Dewan Jurinya pun tak tahu siapa yang bakal menang Citra. Sebab semua hasil penilaian dikirim ke akuntan public, Deloitte, dan mereka yang merekapitulasi.

Inilah saatnya bagi semua insane film film untuk membuktikan kemampuannya. Inilah saatnya bagi siapa saja yang merasa bahwa filmnya bermutu untuk ikut serta. Dan itulah yang terjadi sekarang.

Kabarnya FFI 2014 ini dari sisi peserta adalah yang paling komplit. Maksudnya?

Ya itu, tadi, sejak 2007, banyak insan film Indonesia yang tak mau ikut FFI lagi. Mereka menganggap FFI tidak bisa diandalkan lagi obyektivitasnya. Mira Lesmana, Riri Riza, dan kawan-kawan tak mau ikut lagi. Padahal, FFI seharunya menjadi barometer prestasi perfilman Indonesia.

Kini, dengan system baru ini, mereka semua kembali ikut. Secara berseloroh saya katakan FFI 2014 ini adalah momentum “Kembalinya Si Anak Hilang”. Kami ingin agar FFI ini menjadi milik seluruh insan film Indonesia. Kami ingin agar FFI ini menjadi rumah bersama.

Bagaimana jika ada film baru yang oleh pemiliknya tidak boleh digandakan?

Sudah kita antisipasi soal itu. Masih ada jalan keluar lain. Dalam Pedoman Penjurian sudah kami siapkan opsi, bahwa dalam keadaan tertentu, para Dewan Juri diminta untuk menonton film tersebut di lokasi tertentu secara bersama-sama atau bergiliran. Tapi ini sebagai alternatif terakhir atau memang dalam keadaan mendesak. Jadi, kekhawatiran itu sudah kita antisipasi.

Banyak orang juga belum mengenal BPI. Bagiaman sih sejarah BPI ini?

Awalnya adalah keingingan masyarakat perfilman Indonesia untuk mengganti UU No. 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman. Sebab undang-undang tersebut sudah dianggap tidak relevan lagi. Salah satu yang menjadi alasan penting adalah, bahwa Departemen Penerangan (Deppen) yang tadinya membawahi masalah perfilman dan disebut dalam UU itu, sudah dilikuidasi oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Maka rapat-rapat yang menghabiskan tenaga dan biaya dilakukan banyak pihak, termasuk oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar). Lalu, bersama beberapa kelompok insan perfilman, Budpar mengajukan RUU ke DPR. Kemudian pada Selasa 8 Oktober 2009, DPR mengesahkan undang-undang baru, yaitu UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, sebagai pengganti undang-undang sebelumnya.

Ketika undang-undang baru ini keluar, urusan film masih di bawah satu kementerian, yakni Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar). Menteri yang dimaksud dalam undang-undang yang baru adalah menteri kebudayaan, waktu itu Jero Wacik.

Di dalam undang-undang baru inilah nama Badan Perfilman Indonesia (BPI) disebut untuk pertama kalinya. Dan sejak itu pula wacana agar badan yang diamanatkan undang-undang ini terbentuk.

Pada 19 Oktober 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perombakan kabinet. Beberapa menteri dicopot dan diganti yang baru. Di kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar), tak cuma menterinya saja yang diganti, nama departemennya pun diubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Jero Wacik digantikan oleh Mari Elka Pangestu. Urusan kebudayaan “digabungkan” ke dalam Kementerian Pendidikan Nasional (Diknas), yang kemudian berubah nama menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di bawah M. Nuh.

Akibat dari perpindahan urusan kebudayaan itu, sebagai konsekuensinya, film menjadi urusan kementerian yang baru. Sebab dalam undang-undang tentang perfilman yang baru (UU No. 33 Tahun 2009) itu disebutkan bahwa menteri yang dimaksudkan di situ adalah Menteri Kebudayaan.

Namun, karena secara historis, sosiologis, dan politis, undang-undang ini diprakarsai oleh Budpar, maka kementerian ini (meski telah berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) merasa tetap bertangung jawab atas kelahiran BPI. Apalagi, film, selain sebagai produk budaya, juga memiliki dimensi ekonomi-kreatif-nya.

Selain alasan itu, di dalam undang-undang memang disebutkan bahwa pembentukan badan ini dilakukan oleh masyarakat dan dapat difasiltasi oleh Pemerintah. Itulah sebabnya Kemenparekraf memfasilitasi pembentukan BPI.

Maka, di bawah Mari Elka Pangestu, usaha untuk membentuk BPI terus dilakukan. Berbagai kendala dialami dalam proses perjalanannya. Hingga akhirnya pada Januari 2014 terbentuklah BPI dalam Musyawarah Besar (Mubes) yang dihadiri oleh 40 organisasi dan komunitas perfilman Indonesia.

Legalitas BPI, selain disebut dalam UU No. 33 Tahun 2009, juga Kepres No. 32 Tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Agustus 2014. Dalam Kepres ini, malah secara jelas dinyatakan bahwa menteri dari kedua Kementerian itu diminta untuk untuk membantu BPI.

Sekarang Kementerian Ekonomi Kreatif tidak ada lagi. Lalu, di kementerian apa nantinya perfilman ini?

Sesuai dengan UU 33 tahun 2009 Tentang Perfilman, menteri yang dimaksud adalah menteri yang membidangi kebudayaan. Ya di situlah nanti perfilman bergabung. Dan sebenarnya ini sudah berlangsung sejak undang-undang itu diberlakukan.

Lalu, kabarnya nanti juga akan dibentuk Badan pengembangan Ekonomi Kreatif. Saya belum tahu bagimana nanti hubungan antara BPI, perfilman, dan badan itu. Bisa jadi hubungan kerja yang sifatnya operasional saja. Kan kita tahu, film selain sebagai produks budaya, juga memiliki dimensi ekonomi kreatif itu. Kita lihat nanti. (*)

0 Comments

Leave a Comment

three × 1 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password