Dugaan Ijazah Palsu Ketua DPRD Kota Padang Tidak Terbukti

Covesia.com – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) menghentikan proses penyidikan dugaan penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Padang, Erisman.

Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik pada 25 September dan 25 November lalu, ijazah sarjana ekonomi Erisman, secara hukum dinyatakan legal. Dengan demikian dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Erisman tidak terbukti.

Ketua DPRD Kota Padang, Erisman kepada covesia.com, Rabu (3/12/2014) membenarkan, penghentian proses penyidikan yang dilakukan penyidik dalam kasus dugaan penggunaan ijazah palsu yang dialaminya.

Erisman yang juga kader Partai Gerindra ini menjelaskan, dari informasi yang diterimanya, penyidikan kasusnya dihentikan penyidik karena proses diraihnya ijazah itu dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

“Dan ijazah tersebut memang resmi dikeluarkan oleh Universitas Teknologi Surabaya (UTS),” kata Erisman disela-sela mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Laporan Keterangan Pertanggungjawabab (LKPJ) Kepala Daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD yang diadakan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Terkait penghentian proses penyidikan kasusnya itu, Erisman pun merasa bersyukur dan gembira. “Artinya, apa yang dikhawatirkan masyarakat selama ini sudah terjawab. Laporan Yendi Rusli itu tidak terbukti. Saya sendiri dapat lebih fokus dalam bekerja melaksanakan amanah dan pengabdian saya di DPRD Kota Padang ini,” sebut Erisman sambil memohon doa dan dukungan masyarakat Kota Padang.

Seperti diberitakan, Ditreskrimum Polda Sumbar, Kombes Dody Rachmat Tauhid melalui Kasubdit I AKBP Sarminal, Selasa (2/12/2014) menjelaskan, penghentian penyelidikan tersebut berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SPPHP) bernomor B/383/X/2014/Ditreskrimum, tertanggal 26 November 2014, yang ditujukan kepada Yendi Rusli sebagai pelapor.

Dalam surat yang ditandatangani Ditreskrimum Dody Rachmat Tauhid, terdapat empat poin pertimbangan hukum, yang menjadi landasan penghentian proses hukumnya. Hasil penyelidikan didapat fakta Erisman alumni UTS, Jurusan Managemen dan diwisuda dengan indek prestasi komulatif 3,60.

Ijazahnya bernomor 002/UTS/FM/VII/2011, yang ditandatangani Rektor UTS Yuliati dan Dekan Ruano Urbanus UTS memiliki kewenangan mengeluarkan ijazah, karena menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, satuan pendidikan yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah bisa mengeluarkan ijazah.

UTS memiliki kewenangan itu karena memiliki bukti berupa perpanjangan program studi managemen UTS oleh Dirjen Dikti tanggal 14 Desember 2011 dan akreditasi dari BANPT tanggal 27 Juli 2006. Terkait tidak adanya tandatangan Kopertis dalam ijazah yang dipersoalkan pelapor, menurut penyidik bukanlah suatu masalah yang bisa membatalkan ijazah.

Sebab, berdasarkan surat Dirjen Dikti nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tertanggal 6 Februari 2002 tentang Petunjuk Teknis Kemendiknas nomor184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana, maka Perguruan Tinggi berwenang menerbitkan ijazah dan transkrip lulusan.

Penandatanganannya juga oleh Rektor dan Dekan. Dengan demikian, kewajiban ijazah ditandatangani Kopertis ditiadakan. Artinya, ijazah Erisman tidak masalah, karena tidak ada regulasi yang mengaturnya.

Terkait tidak tercantumnya data Erisman di PDPT, dalam surat yang ditembuskan ke Kapolda Sumbar dan Irwasda itu, penyidik menyimpulkan bukan kesalahan dari Erisman, melainkan kelalaian dari pihak UTS. Meski demikian, Erisman tidak kehilangan hak untuk memperoleh ijazah atas gelar yang disandangnya. (bim)

0 Comments

Leave a Comment

seventeen + 9 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password