Ruang Terbuka Hijau DKI PR Besar Ahok 2015

Covesia.Com – Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB) Provinsi DKI Jakarta masih menjadi persoalan yang serius di Ibu Kota Jakarta dan menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.

Peneliti Rujak Institute, Ellen kepada Covesia.Com, Rabu (3/12/2014) di Jakarta mengatakan, sampai saat ini RTH dan RTB Provinsi DKI Jakarta baru masih kurang dari 10 persen dari target idealnya 30 persen luas wilayah DKI Jakarta.

Persoalan pembebasan lahan dan ketidak seriusan Pemprov dalam menindak tegas mafia lahan di Jakarta menjadi persoalan yang membelenggu penyediaan ruang publik tersebut.

“Peraturan Daerah Pemprov DKI Jakarta dan juga yang diamanatkan undang-undang, soal RTH dan RTB DKI Jakarta seharusnya memiliki 30 persen lahan publik, RTH + RTB. Nyatanya sekarang masih kurang dari 10 persen. Tidak nyampe setengah. Pemerintah belum serius melihat ini sebagai persoalan yang penting,”tegas Ellen.

Ellen pun menanbahkan dalam membuat kota yang nyaman bagi publiknya, wajib suatu kota memiliki RTH yang memadai. Kuatnya desakan mafia lahan di Jakarta adalah salah satu faktor terhambatnya penambahan lahan RTH di ibu kota DKI Jakarta.

Disisi lain saat dikonfirmasi covesia.com, Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Heru Bambang Ernanto mengaku, Pemprov DKI saat ini masih kesulitan dalam menambah lahan.

Kendalanya terletak pada minimnya anggaran dan banyaknya lahan yang akan dibebaskan masih dalam status sengketa dan menjadi objek rebutan antar ahli waris lahan. Ditambah juga dengan administrasi pertanahan DKI masih tumpang tindih saampai sekarang.

“Anggaran kita juga tidak terlalu banyak, belum lagi persoalan sengketa dengan ahli waris. Ditambah juga dengan administrasi pertanahan DKI yang dari dulu sampai sekarang masih tumpang tindih. Semua itu membuat kita berjalan lamban,” ujar Heru.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI ini pun berdalih penambahan lahan terbuka publik, RTH bukan tanggung jawab pemerintah semata. Menurutnya sesuai dengan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) diatur penambahan RTH dibagi antara pemerintah dengan swasta.

“Penambahan RTH itukan bukan semua tanggung jawab penuh pemerintah. 16 persen saja yang menjadi tanggung jawab kita, dan sisanya sawasta. Perda DKI mengaturnya begitu, kalau sekarang masih 10 persen ya ini PR kita bersama,” kilahnya

Kendatipun demikian, saat ini dalam pantauan Rujak Institute bersama Covesia.Com, penambahan RTH DKI tahun 2014 tidak mencapai nol persen. Karena baru 3-4 hektar saja setiap tahunnya. (pjr/bim)

0 Comments

Leave a Comment

nineteen − 15 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password