Pengamat: Tolak Perppu Pilkada, Langkah Strategis Ical Berkuasa 2019

Covesia.com – Sikap Partai Golongan Karya (Golkar) yang berencana menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang akan dibahas di DPR pada Januari 2015 nanti untuk menjadi UU, mendapat perhatian dari sejumlah pihak.

Pengamat politik Universitas Andalas, Edi Indrizal menyebut sikap Partai Golkar itu merupakan langkah strategis Aburizal Bakrie (Ical) untuk “berkuasa” di tahun 2019 mendatang. “Bisa jadi ini akan diikuti oleh anggota KMP (Koalisi Merah Putih) lainnya,” paparnya kepada covesia.com, Kamis (4/12/2014).

Menurutnya, penolakan ini sangat dipenuhi akan syarat kepentingan Ical untuk maju menjadi orang nomor satu di Negeri ini dengan diusung oleh KMP. Mengingat pada KMP Ketum Partai berlambang Beringin ini merupakan kandidat terkuat untuk menjadi calon Presiden 2019 mendatang.

Dosen Politik Unand ini menambahkan dengan menolak Perppu ini pada tahap awal, peluang KMP untuk menguasai sektor daerah menjadi lebih besar. Hal ini dilatarbelakangi dengan perolehan suara KMP yang jauh lebih besar ketimbang KIH (Koalisi Indonesia Hebat). (utr/bim)

0 Comments

Leave a Comment

one × four =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password