Pakar Hukum Yakin Peradilan Militer Dapat Objektif

Covesia.com – Tertangkapnya Ketua DPRD Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Fuad Amin yang melibatkan oknum TNI Angkatan Laut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin(1/12/2014) malam, mengundang komentar dari berbagai kalangan.

Namun Pakar hukum, Margarito Khamis, menilai kasus ini biasa saja. “Karena kejahatan bisa saja dilakukan oleh siapa saja, termasuk anggota TNI Angkatan Laut,” ujar Margaritho Khamis kepada covesia.com, Kamis (4/12/2014)

Margarito Khamis juga menepis kekhawatiran banyak pihak bahwa proses hukum yang dilakukan oleh pengadilan militer nantinya tidak akan objektif dalam menyelesaikan kasus ini.

“Tidak ada alasan untuk meragukan wibawa peradilan militer dalam penanganan kasus tersebut. Justru pengadilan militer jauh lebih tegas dalam memberlakukan hukum terhadap oknum TNI yang terlibat tindak kejahatan,” katanya.

Menurut Margarito, sejauh penilaiannya akan kasus-kasus sebelumnya yang pernah ditangani oleh peradilan militer sangat menunjukkan objektifitasnya.

Oknum TNI Angkatan Laut yang diketahui bernama Darmono dengan pangkat Kopral Satu itu telah diserahkan kepada Polisi Militer Angkatan Laut (POM AL) untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Penyidikan yang dilakukan oleh POM AL harus tetap berjalan tanpa harus terpengaruh oleh berbagai dugaan dari luar. “Meskipun proses hukum ini akan berjalan tertutup, namun pengadilan militer mampu menindaklanjuti kasus ini secara objektif dan independen yang telah dipercayakan kepada mereka,” imbuh Margarito. (peb/bim)

0 Comments

Leave a Comment

two × 1 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password