Laksamana Sukardi Diperiksa KPK Selama 8 Jam

Laksamana Sukardi Diperiksa KPK Selama 8 Jam Mantan menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Laksamana Sukardi. (sumber: alsi-itb.org)

Covesia.com - Mantan menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Laksamana Sukardi diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 8 jam.

Laksamana Sukardi menjelaskan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada para pengutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kebijakannya kita jelaskan bahwa memang ini adalah dari Tap MPR lalu ada UU 25 mengenai Propenas (Program Pembangunan Nasional) tahun 2000 dan Tap MPR No 10 tahun 2001, ada Inpres No 8/2002. Pemberian kepastian hukum kepada obligor-obligor. Jadi memang obligor itu yang telah memenuhi kewajiban pemegang saham yang membayar itu harus diberikan kepastian hukum karena dia mau menandatangani perjanjian," kata Laksamana seusai dimintai keterangan oleh KPK, Rabu (10/12/2014).

Laksamana yang menjabat sebagai menteri BUMN pada 1999-2004 adalah salah satu orang yang memberikan masukan kepada mantan Presiden Megawati untuk mengeluarkan Instruksi Presiden No 8 tahun 2002 untuk menerbitkan SKL kepada sejumlah bank swasta yang terkena krisis moneter pada 1998-1999. Artinya menurut Laksamana, pemerintah saat itu hanya melaksanakan Ketetapan MPR.

"Perjanjian kewajiban pemegang saham itu mau diubah ternyata ada Tap MPR bahwa presiden Megawati, pemerintah harus 'stick' memenuhi perjanjian yang ada. Tapi dalam UU Propenas, dijelaskan harus diberikan insentif agar mereka bagi yang kooperatif, bagi yang tidak kooperatif ya harus diserahkan pada proses hukum, tentu saja ada proses yang sedang didalami," ujar Laksamana.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain menjelaskan permintaan keterangan terhadap Laksamana Sukardi untuk mendalami kasus tersebut. "Kasusnya kan sudah lama, banyak hal yang perlu didalami, termasuk juga pendapat ahli karena kasusnya sulit," kata Zulkarnain melalui pesan singkat.

Kesulitan tersebut menurut Zulkarnain karena terkait dengan pemberian kredit. "(Karena) terkait perbankan, bantuan lunak BI, berkaitan dengan kredit-kredit dan penyelesaannya," kata Zulkarnain.

Dalam kasus ini, KPK juga sudah mencegah seorang dari swasta yaitu Lusiana Yanti Hanafiah terkait dengan dugaan pemberian sesuatu kepada pegawai negeri dan atau penyelenggara negara terkait dengan perizinan pemanfaatan lahan tanah sejak 4 Desember 2014. (ant/bim)

Berita Terkait

Baca Juga