LBH Pers: Polda Metro Jaya Gagal Pahami UU Pers

LBH Pers Polda Metro Jaya Gagal Pahami UU Pers LBH Pers. (sumber: lbhpers.org)

Covesia.com - Jaringan LBH Pers Indonesia menyayangkan sikap Polda Metro Jaya yang menetapkan Pemred Jakarta Post Meidyatama Suryodiningrat sebagai tersangka penistaan agama.

LBH Pers menilai penetapan tersangka tersebut jelas mengindikasi bahwa Polda Metro Jaya masih gagal memahami UU Pers sebagai aturan yang harus diutamakan dalam penyelesaian sengketa Pers.

Pasalnya, Jakarta Post sebagai media, telah menyampaikan permintaan maaf atas pemuatan karikatur yang "dianggap bermasalah" pada tanggal 7 juli 2014 dan 8 juli 2014 melalui www.thejakartapost.com dan di halaman pertama harian The Jakarta Post.

Melalui Siaran Pers Bersama, Direktur LBH Pers Padang Rony Saputra mengungkapkan, sebelumnya Jakarta Post telah melewati proses penyelesaian melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi, dengan begitu tidak ada lagi alasan penegak hukum untuk tetap memproses laporan terkait penerbitan karikatur tersebut.

Dewan Pers tertanggal 16 Juli 2014 telah pula mengeluarkan tanggapan terkait dengan pemuatan karikatur gambar yang dianggap melanggar aturan tersebut, dengan surat bernomor 281/DP-K/VII/2014.

Isi tanggapan tersebut menyatakan bahwa pemuatan karikatur tentang kelompok ISIS di harian Jakarta post edisi 3 Juli 2014 melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik.

"Atas pemuatan itu, pihak Jakarta Post telah menyatakan permintaan maaf dua kali berturut-turut melalui medianya. Jaringan LBH Pers Indonesia menilai dengan demikian kasus ini telah selesai," ujar Rony.

Jika polisi melanjutkan proses hukum dan menetapkan Pemred Jakarta Post sebagai tersangka, imbuh Rony, telah mengindikasikan ketidakpahaman polisi dengan fungsi, peran dan kewajiban pers serta bentuk pengangkangan Polda Metro Jaya terhadap nota kesepahaman Dewan Pers dengan Kapolri.

LBH Pers juga mendesak Kapolda Metro Jaya untuk mencabut status tersangka Pemred Jakarta Post untuk mengembalikan kasus ini ke ranah hukum pers, dengan mengedepankan penyelesaian menggunakan mekanisme hukum pers dengan mematuhi nota kesepahaman Dewan Pers dengan Kapolri.

(peb/lif)

Berita Terkait

Baca Juga