Ini Komentar Yusril Soal Dualisme Kepengurusan Golkar

Covesia.com – Perpecahan di tubuh Partai Golongan Karya (Golkar) mendapat sorotan dan menjadi perhatian berbagai pihak. Tak ketinggalan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra memberikan sarannya kepada pemerintah terutama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) dalam menyikapi perpecahan di internal Partai Golkar itu.

“Saran saya, Menkum HAM harus pending pendaftaran pengesahan kepengurusan DPP Partai Golkar baik kubu Aburizal (Ical) maupun kubu Agung Laksono,” tulis Yusril dalam akun twitternya, @Yusrilihza_Mhd, Senin (8/12/2014).

Menurutnya, Menkum HAM juga harus netral, berpikir dan bertindak legalistik dalam mengesahkan kepengurusan partai politik (parpol). Sebagai wakil pemerintah, Menkum HAM juga harus menjauhkan pertimbangan politik dalam pengesahan tersebut.

“Kalau ada dua kubu dalam kepengurusan hasil musyawarah nasional (munas) yang berbeda, itu berarti ada konflik internal dalam partai tersebut. Konflik internal harus diselesaikan oleh mekanisme internal partai melalui mahkamah partai yang dibentuk oleh partai yang bersangkutan,” kata mantan Menkum HAM pada kabinet Persatuan Nasional dan Gotong Royong itu.

Apabila masalah internal parpol itu selesai oleh mahkamah partai, lanjut Yusril, Menkum HAM baru bisa mengesahkan kepengurusan partai tersebut. Namun apabila tak selesai, Menkum HAM harus menunggu putusan incracht pengadilan mengenai pengurusan yang sah. “Adanya itu (putusan mahkamah partai atau putusan pengadilan), baru disahkan Menkum HAM,” ujar Yusril.

Permasalahan saat ini, lanjutnya, siapa yang memimpin partai selama konflik internal belum selesai. Sedangkan pengurus baru belum disahkan. Sebab, tak mungkin kepemimpinan partai menjadi vakum lantaran pengurus baru belum disahkan Menkum HAM. Meski demikian roda organisasi partai harus tetap berjalan.

Oleh karenanya, Yusril berpendapat, secara hukum harus dianggap sebagai pengurus yang sah sebelum terjadinya konflik internal. Tentunya dalam hal ini kepengurusan sebelum adanya munas di Bali maupun di Ancol.

“Partai kan harus jalan terus dan harus ambil keputusan yang berimplikasi luas ke masalah kenegaraan. Sambil menunggu konflik internal selesai melalui mekanisme hukum dan Menkum HAM sahkan,” tandasnya. (hat/bim)

0 Comments

Leave a Comment

two × 5 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password