Margarito: Kemenkumham Harusnya Sahkan Kepengurusan Hasil Munas Bali

Covesia.com – Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menyarankan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) seharusnya mengesahkah kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali yang diajukan Ketua Umum Aburizal Bakrie.

“Menurut saya Munas tandingan itu lucu, karena jika menolak hasil Munas di Bali, harusnya dilakukan Munas Luar Biasa. Tidak ada yang lain dalam pergantian atau mengubah keputusan,” tegas Margarito.

Namun demikian, menurut dia, Kemenkumham harus berhati-hati dan memastikan apakah ada fakta bahwa 2/3 pengurus Partai Golkar se-Indonesia menolak hasil Munas di Bali. Jika tidak, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai perselisihan.

Menurut Margarito, gampang sekali untuk menentukan mengapa Munas versi Jakarta tidak sah. “Apakah Munas di Jakarta diperintahkan oleh Rapat Pimpinan Nasional atau tidak?” ujarnya. (pji/bim)

0 Comments

Leave a Comment

19 + ten =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password