Langgar Moratorium Hukuman Mati, Indonesia Dilaporkan ke PBB

Langgar Moratorium Hukuman Mati Indonesia Dilaporkan ke PBB Ilustrasi - Hukuman Mati (antara)

Covesia.com - Pemerintah Indonesia dalam waktu dekat akan mengeksekusi mati lima terpidana Narkoba.

Terkait hal tersebut Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) akan melakukan segala upaya agar eksekusi tidak terjadi. (Baca: Mengapa Hukuman Mati Harus Dihapuskan?)

Kepala Biro Riset KontraS Puri Kencana Putri menegaskan, Indonesia telah melanggar komitmen internasional karena sebelumnya telah menyepakati moratorium hukuman mati. (Baca: Hukuman Mati Bukan Pelanggaran HAM)

"Jika hukuman mati tetap dilaksanakan, berarti Presiden Joko Widodo tidak memahami kesepakatan tersebut," tegas Puri kepada covesia, Minggu (14/12/2014).

Dia menilai, pemerintah telah menjustifikasi isu nasionalisme untuk tetap melakukan hukuman mati.

"Perlu diketahui semua orang memiliki hak hidup, Hak Azazi Manusia (HAM), dan ini telah disepakati Indonesia bersama negara lain," tandasnya.

Lebih jauh Puri mengungkapkan, KontraS akan berupaya memberikan pemahaman kepada pemerintah agar hukuman mati ditiadakan termasuk menggunakan advokasi internasional.

"Tidak tertutup kemungkinan kita akan melaporkan pemerintah Indonesia ke komisi tinggi PBB," ujar Puri.

(lif)

Berita Terkait

Baca Juga