DKI Jakarta Sambut Baik Penghentian Kurikulum 2013

Covesia.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat menghentikan Kurikulum 2013. Hal tersebut karena masih banyak sekolah yang belum terfasilitasi dengan baik, sehingga perlu adanya pengkajian ulang.

“Kita apresiasi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan dan tentunya juga pemerintahan Pak Jokowi dan Jusuf Kala. Pemerintah pusat berani mengambil kebijakan besar diakhir tahun 2014 ini,” ujar kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta, Larso Marbun saat ditemui covesia.com di Jakarta, Selasa (9/12/2014).

Larso menjelaskan pihaknya melihat kurikulum 2013 ini sebagai kebijakan yang terlalu terburu-buru. Dengan penghentian itu kami harap pemerintah pusat bisa mengevaluasi kesalahan yang ada.

“Kekurangan Kurikulum 2013 diantaranya terlihat dari konseptualnya yang belum matang. Sehingga guru sebagai pengajar akan kesulitan dalam menerapkanya kepada siswa-siswinya di sekolah,” sebutnya.

Ditambahkannya, banyak materi yang ada dalam Kurikulum 2013 yang tidak kami miliki. Buku pelajaranya belum ada di sekolah. Guru-guru juga masih susah mendapatkan materi yang diharuskan, sehingga proses belajar pun terganggu.

Larso juga menyinggung soal kesiapan pengajar di Jakarta yang belum semuanya siap dalam menerapkan sistem baru yang diwajibkan dalam kurikulum tersebut.

“Kurikulum ini sebenarnya bagus, tapi tidak mudah diimplementasikan sekarang. Di Jakarta, dari data kami baru 20 persen guru yang kompeten mengimplementasikan materi yang ada di kurikulum itu. Dari jumlah tenaga pengajar DKI sebanyak 8.400 orang, baru 20 persen yang siap,” tambahnya.

Larso juga mengkritisi penggunaan kosakata yang kurang tepat dalam kurikulum tersebut. Sehingga banyak sekolah yang menuai protes dari orang tua murid.

“Seharusnya dalam mendidik anak-anak, aspek penggunaan bahasa dan pengambilan istilah diperhatikan dengan baik. Banyak kita temukan kosakata yang kurang tepat untuk anak-anak kita yang tercantum dalam Kurikulum 2013,” ucap Lasro.

Dirinya berharap pemerintah yang baru saat ini bisa lebih teliti dan cermat dalam mengkaji kurikulum baru. “Semoga kasus seperti ini tidak terulang di tahun-tahun yang akan datang. Kita mengharapkan pembenahan kurikulum bisa berjalan cepat, agar pendidikan kita bisa berjalan maksimal,” tambahnya. (pjr/bim)

0 Comments

Leave a Comment

19 + 7 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password