Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Talang Sari A.M Hendropriyono

Covesia.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Provinsi Lampung, mencatat ada dua pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu yang terseleasikan dan harus menjadi perhatian serius Pemerintahan Jokowi-JK. Dua kasus itu, yakni kasus Talang Sari dan Tragedi berdarah UBL.

Penegasan ini disampaikan LBH Bandar Lampung dalam siaran pers yang diterima covesia.com, Rabu (10/12/2014). Menurut Ajie Surya prawira, SH, Kepala Devisi Pemenuhan Hak Sipil dan Politik LBH Bandar Lampung, dua kasus itu sangat menyisakan perih dan trauma yang mendalam terhadap korban dan atau keluarga korban, sampai sekarang kedua kasus itu.

Khusus tragedi Talang Sari kembali menjadi Topik hangat ditahun 2014 ini setelah ada pernyatan Mantan Kepala BIN A.M Hendropriyono kepada wartawan Majalah Time New York tentang Tragedi Talang Sari yang pada saat itu ia menjabat sebagai Komandan Korem Garuda Hitam Lampung yang beradar luas di media online. Ia Mengemukakan bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada pembunuhan, yang ada hanya sekelompok orang yang membakar diri.

Pernyataan tersebut membuat para keluarga korban talangsari menjadi berang dan marah karena menurut pengakuan perwakilan warga talang sari hal tersebut tidak benar, yang sebenarnya terjadi adalah penembakan yang membabibuta odan pembakaran oleh oknum aparat militer pada waktu itu. Kasus talang sari adalah salah satu dari sekian kasus yang diduga melibatkan mantan Jendral tersebut.

Sedangkan untuk Kasus tragedy UBL berdarah yang menewaskan dua orang mahasiswa dan puluhan lainnya luka-luka sampai sekarang belum terlihat itikad baik dari pemerintah untuk menyelidiki kasus tersebut bahkan cenderung dilupakan.

Selanjutnya Yang menarik di Tahun Ini adalah Konflik anatr dusun di Desa tanjung harapaan lampung tengah juga dipicu dari tindak criminal yang kurang mendapat perhatian dari aparat penegak hukum.

Tindak criminal yang terjadi seakan dibiarkan, hal tersebut membuat warga hilang kepercayaan terhadap aparat kepolisian dan mengambil tindakan main hakim sendiri yang memicu konflik anatar dua dusun satu desa tersebut.. Selain dari lambatnya respon aparat Kepolisian dalam Penegakan Hukum, kami juga mengkritisi cara Penegakan Hukum yang diterapkan.

Sebenarnya Proses reformasi yang dilakukan pemerintah terhadap Kepolisian Republik Indonesia dari mulai kebijakan serta peraturan, pendidikan internal dan Prosedur tetap tentang proses penegakan hukum terhadap suatu tidak kriminal sudah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dan mengedepankan HAM.

“Akan tetapi pada Implementasinya kami menemukan masih banyak pelanggaran yang dilakukan dengan dalih penegakan hukum. LBH Bandar Lampung mencatat masih ada kasus seperti dugaan salah tangkap, dugaan salah prosedur dalam menjalankan protap bahkan masih ada penyiksaan yang diduga dilakukan oknum aparat kepolisian,” tegas Ajie. (cal)

0 Comments

Leave a Comment

one × three =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password