Wacana Kepolisian Dibawah Kementrian, Ini Tanggapan Pakar Hukum
Covesia.com – Pengamat hukum Universitas Trisakti, Yenti Garnasih menentang keras wacana menteri pertahanan Ryamizard Ryacudu agar kepolisian berada di bawah sebuah Kementrian.
“Kita menolak dengan wacana yang dilontarkan oleh Menhan tersebut, pasalnya, Kepolisian merupakan sebuah lembaga yudikatif yang independen,” tuturnya kepada Covesia.com, Jum’at (12/12/2014).
Yenti mengungkapka, seandainya kepolisian berada dibawah sebuah Kementrian maka independensi penegak hukum di Republik Indonesia akan mengalami fase kemunduran, sebab menurutnya, Kementrian merupakan sebuah lembaga Negara yang sarat dengan nuansa politik.
“Kementrian adalah sebuah Lembaga eksekutif yang jabatan tertingginya dipegang oleh kebanyakan orang-orang dari partai politik, dengan demikian dikwatirkan, kepolisian yang seharusnya bisa bertindak secara indepen dalam menegakan hukum di negeri ini dapat terkontaminasi dengan kepentingan politik tertentu,” kata wanita kelahiran Sukabumi tahun 1959 ini.
Disamping itu, Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia ini berharap, agar pemerintah tidak melanjutkan wacana yang dilontarkan oleh Menhan tersebut. Dengan demikian Polri tetap berada dibawah presiden bukan dibawah sebuah lembaga kementrian.
“Kita hanya berharap agar polri dapat menjalankan peran dan tugasnya secara optimal tanpa ada tekanan dari lembaga manapun,” tambahnya. (adi/lif)
0 Comments