Setara Minta Pemerintah Jalankan Perppu Ormas dengan Transparan dan Akuntabel

Covesia.com– Ketua Setara Institute Hendardi berharap
pemerintah menjalankan Perppu Ormas secara transparan dan
akuntabel sehingga bisa menjawab pro dan kontra di tengah masyarakat.

Menurut dia, Perppu 2/2017 tentang perubahan UU 17/2013
tentang Ormas masih menyisakan pro dan kontra yang berpotensi timbulkan bahaya terhadap
demokrasi dan HAM.

“Apalagi, sebagai produk yang dibentuk atas dasar
kegentingan yang memaksa, pemerintah hingga 1 minggu setelah Perppu terbit
belum melakukan tindakan apapun terhadap obyek yang dianggap membahayakan bagi sendi-sendi
kehidupan bernegara,” kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin
(17/7/2017).

Pada dimensi HAM, Menurut dia, disampaikan bahwa dewasa ini
munculnya radikalisme berbasis agama dan ekstremisme dengan kekerasan serta
fenomena failed state di Timur Tengah dan Afrika. Pasalnya, konflik komunal dan
kekerasan membuat sejumlah pakar hak asasi mempertanyakan apakah konsep negara
dalam perspektif HAM tradisional yang menekankan pada penghormatan,
perlindungan, dan pemenuhan hak asasi individu masih relevan.

“Perspektif HAM tradisional menekankan kewajiban negara
atau state duties untuk pemenuhan hak warga negara,” tegas dia.

Perspektif HAM tradisional, kata Hendardi, menggandaikan
negara demokratis dan negara bisa menjalankan fungsi dan kapasitasnya secara
normal. Menurut dia, tidak pernah atau jarang dipikirkan bagaimana kalau negara
mengalami kesulitan dan krisis sehingga tidak mampu dan berkapasitas
menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan hak warga negara.

“Karena itu, perspektif HAM harus melihat konteks atau
kontekstual, tidak saja memenuhi hak warganegara tapi juga membuat negara tetap
bisa menjalankan fungsi dan kapasitasnya,” terang dia.

(jon).

0 Comments

Leave a Comment

eighteen + 11 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password