Gagal Emban Tugas, Pejabat Eselon DKI Jakarta di-Stafkan

Covesia.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, tidak hanya sibuk mengurusi persoalan infrastruktur dan tataruang kota, namun juga struktur birokrasi internalnya. Perombakan struktur kepegawaian DKI Jakarta tersebut dikatakan Ahok sapaan Akrab Basuki, akan dilakukan mulai awal tahun 2015.

“Kepada media sudah saya katakan berulang-ulang, kita akan rombak struktur pegawai dinas Jakarta. Nama-nama sudah masuk, tinggal pelantikan awal Januari di Monas,” ucap Ahok kepada covesia.com di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (30/12/2014).

Kebijakan Ahok merombak struktur birokrasi tersebut di dasari atas kurang maksimalnya kinerja beberapa pejabat Eselon di Jakarta. Wacananya pada 2 Januari 2015, sebanyak 2000 pejabat Elselon II sampai VI akan dirombak.

Menurut informasi yang diperoleh dari sekretaris daerah DKI Jakarta, Saefullah, terdapat 50 persen pegawai birokrasi daerah di seluruh wilayah DKI Jakarta yang akan di rotasi.

“Kita tidak mau bertele-telelah, gak sanggup kerja bener ya kita stafkan. Kalau protes ya silahkan. Fokus kita sekarang pelayanan harus berjalan maksimal. Masyarakat menunggu kerja terbaik kita,” tambah Ahok.

Lebih Lanjut gubernur menegaskan jika keputusannya melakukan perombakan kepegawaian di Jakarta sudah melalui pertimbangan yang matang. Informasi maupun track record kinerja pejabat yang akan diganti pun sudah diteliti dengan baik.

Menurut informasi, tahun depan jabatan Walikota Jakarta Pusat akan diduduki oleh Sekwan DKI Jakarta, Margara Pardede, kemudian Kabid Kewaspadaan Kesbangpol DKI, Sotar Harahap akan menjabat sebagai Sekwan DKI Jakarta.

Atas keberanian Ahok dalam merotasi pejabat Eselon di Jakarta pun mendapatkan tanggapan positif banyak kalangan, termasuk Akademisi. Pengamat dan peneliti kebijakan Publik Lembaga Pengetahuan Indonesia LIPI, Syafuan Rozi menilai, keputusan gubernur DKI Jakarta terkait perombakan struktur merupakan tindak nyata dalam mempercepat reformasi birokrasi di ibu kota. Dirinya bahkan mengatakan terobosan besar yang dilakukan Ahok patut dicontoh oleh kepala daerah lainya di wilayah Indonesia.

“Mentoknya perobahan dan percepatan peningkatan pelayanan publik itu bisa terjadi karena dua faktor. Sistem dan person. Saya pikir sistem birokrasi kita sudah menunjukan kemajuan, sekalipun belum sepenuhnya baik. Tetapi sekarang ini persoalan besarnya itu ada dipejabatnya. Jadi kalau ada keberanian merombak akar persoalan itu patut didukung dan dicontoh,” tambahnya. (pjr/bim)

0 Comments

Leave a Comment

3 × three =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password