Mantan Sekda Padang Mulai Disidang

Covesia.com – Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Firdaus K, terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan PLTU Teluk Sirih Kota Padang, terpaksa duduk sebagai pesakitan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Padang, Rabu (31/12/2014).

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Manto dalam dakwaannya menyatakan Firdaus K telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di atur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

“Perbuatan terdakwa Firdaus K bersama dengan Syafruddin (Camat Bungus Teluk Kabung) dan Ejisrin (Lurah Teluk Kabung Tengah) secara bersama-sama terbukti bersalah,” ujar JPU Manto.

Dihadapan majelis hakim yang duiketuai oleh Jamaluddin tersebut, JPU juga menyatakan, akibat perbuatan ketiga terdakwa yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam pembebasan lahan PLTU Teluk Sirih Kota Padang pada tahun 2007 lalu itu telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,9 Miliar.

“Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp2,9 Miliar,” terang JPU.

Seperti diketahui, perbuatan ketiga terdakwa ini berawal saat adanya pelaksanaan pembebasan lahan dan jalan untuk proyek pembangunan PLTU 2 × 100 MW Teluk Sirih Kota Padang tahun 2007 lalu.

Dalam pembangunan PLTU Teluk Sirih seluas 34,5 Ha tersebut, terdakwa Firdaus K selaku Ketua Panitia pengadaan tanah dan kedua terdakwa lainnya tidak bekerja sesuai Tupoksi mereka masing-masing. Karena adanya penyalahgunaan wewenang atau kelalaian dalam menjalankan tugas, Pemko Padang dalam pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU itu, tidak mengacu pada Perppres No. 36 tahun 2005 dan Perubahan Perppres No. 65 tahun 2006.

Atas hal tersebut, Negara dalam hal ini PT. PLN (persero) mengalami kerugian keuangan senilai Rp2.9 miliar. Perbuatan ketiga terdakwa ini menurut JPU melanggar pidana pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. (adi/bim)

0 Comments

Leave a Comment

11 + 13 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password