KontraS Sayangkan Pelarangan Pemutaran Film Senyap

Covesia.com – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan adanya pelarangan pemutaran Film Senyap untuk dipertontonkan kepada khalayak umum yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) Desember lalu.

Pelarangan tersebut ditegskan melalui surat No. 04/DCP.NAS/TLK/LSF/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 setelah merespon pengajuan sensor oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan nomor pendaftaran 400/PSF-NAS/DCP/1/XII/2014.

Kontras beranggapan dengan dikeluarkan nya surat larangan tersebut, sangat bertentangan dengan upaya pemenuhan hak dasar masyarakat. Misalnya hak untuk memperoleh informasi (right to be informed), hak untuk mengetahui (right to know) serta hak untuk menyebarluaskan informasi (right to disseminate) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 F UUD 1945.

Bahkan, keputusan itu juga dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 2 UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yakni bahwa asas perfilman diantaranya berlandaskan pada kemanusiaan, keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. (baca juga: film “Senyap” juga dilarang di Padang)

“”Keputusan LSF itu telah menyebabkan penundaan hak atas keadilan dan informasi bagi korban dan keluarga korban sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta jaminan atas pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia yang teruang dalam Pasal 18 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,”Sebut, Haris Azhar, Koordinator KontraS, dalam press rilis yang diterima redaksi covesia.com, Senin (5/1).

Dalam adegan Film Senyap atau The Look of Silence yang berdurasi 98 menit ini, menggambarkan para pelaku genosida di peristiwa pelanggaran HAM berat tahun 1965 hingga 1966 dari sudut penutur keluarga korban, dengan memperlihatkan upaya penyintas 65 untuk memecah belenggu kesenyapan dengan cara menggali keterangan dari beberapa orang pelaku pembunuhan terhadap salah satu anggota keluarga mereka.

Film Senyap garapan Sutradara Joshua Oppenheimer dan 60 awak film asal Indonesia lainnya ini, bertujuan untuk mengungkapkan fakta kebenaran atas peristiwa pembantaian dan pelanggaran HAM berat tahun 1965 dan 1966 di Sumatera Utara, serta menjadi tekanan publik agar hasil penyelidikan Komnas HAM yang telah dikeluarkan sejak Juli 2012 lalu segera ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung.

“Sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan hasil sensor film, LSF seyogyanya bersikap kooperatif dalam upaya pemajuan hak asasi manusia dan pemenuhan hak atas informasi terkait peristiwa pelanggaran HAM berat di tahun 1965 dan 1966,” papar Haris. (baca:Ini Dia Tujuh Poin Alasan Penolakan Film Senyap oleh LSF )

(*/zik)

0 Comments

Leave a Comment

1 × five =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password