Pukat Minta Jokowi Wajibkan Mentri Laporkan Kekayaan Secara Periodik

Yogyakarta – Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada mendorong Presiden RI Joko Widodo mewajibkan menterinya melaporkan harta kekayaan secara periodik.

“Meskipun (laporan kekayaan secara periodik) tidak diatur di dalam undang-undang, Jokowi bisa mewajibkan itu untuk menterinya,” kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Oce Madril di Yogyakarta, Minggu.

Menurut Oce, Presiden Jokowi perlu terus-menerus memastikan menterinya tidak tersangkut kasus korupsi dengan mewajibkan palaporan harta kekayaan secara berkala setiap setahun sekali atau satu semester sekali.

“Sebab, tidak ada jaminan orang bebas korupsi,” kata Oce.

Dalam pemberantasan korupsi, dia memandang perlu Jokowi memunculkan terobosan baru yang membedakan dengan yang dilakukan periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), antara lain dengan mewajibkan pelaporan kekayaan kalangan menteri.

“Pelaporan harta kekayaan jaman SBY memang tidak diwajibkan karena tidak ada UU yang mengatur,” kata dia.(ant/lif)

0 Comments

Leave a Comment

six + 13 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password