Mantan Kepala Bappeda Pasbar Segera Disidang

Covesia.com – Dugaan kasus korupsi pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Sumbar senilai Rp1,4 Miliar segera disidangkan di PN Tipikor Padang. Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Pasaman Barat (Pasbar) sudah melimpahkan berkas kasus tersebut.

“Ya benar, kita sudah melimpahkan perkara dugaan korupsi pengadaan Mobnas Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 atas nama Drs. Hendri, MM ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Yudi Indra Gunawan, SH melalui Kasi Pidsus, Ihsan ketika dikonfirmasi covesia.com, Rabu (7/1/2015).

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasaman Barat sebelumnya ditahan penyidik kejaksaan setempat di Rumah Tahanan (Rutan) Talu sejak tanggal 4 Nopember 2014. Dan ditingkat penuntutan tersangka kembali diperpanjang penahanannya sejak tanggal 31 Desember 2014 di Rutan Muaro Padang.

Tersangka Hendri Tanjung tersangkut dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Mobnas bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2010 senilai Rp1,4 Miliar sewaktu ia menjabat sebagai Kepala Bagian Umum.

Dijelaskan Ihsan, Hendri Tanjung didakwaan primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Kemudian Subsidair, melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Padang, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut yaitu sebesar Rp. 276.887.000.

Sebelumnya, diduga pengadaan Mobnas bupati dan wakil bupati tersebut, tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mobil dinas bupati sebelumnya sudah pernah diperiksa penyidik. Setelah diperiksa mobil dikembalikan lagi. Saat ini penyidik terus mendalami kasus tersebut, dan tidak tertutup kemungkinan tersangka akan bertambah. (man/bim)

0 Comments

Leave a Comment

thirteen − twelve =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password