Warga 28 Desa Akan Diberikan Rumah Pengganti

Covesia.com

– Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakat Pembangunan Waduk Jatigede pada 2 Januari 2015.

Dalam Perpres ini disebutkan, 28 desa di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang dinyatakan sebagai area pembangunan Waduk Jatigede, yaitu meliputi:

a. Kecamatan Jatigede, yaitu: 1. Desa Jemah; 2. Desa Ciranggem; 3. Desa Mekarasih; 4. Desa Sukakersa; dan 5. Desa Cijeungjing;

b. Kecamatan Jatinunggal, yaitu: 1. Desa Sirnasari; 2, Desa Pawenang;

c. Kecamatan Wado, yaitu: 1. Desa Wado; 2. Desa Padajaya; 3. Desa Cisurat; 4. Desa Sukapura;

d. Kecamatan Darmaraja, yaitu: 1. Desa Cipaku; 2. Desa Pakualam; 3. Desa Karangpakuan; 4. Desa Jatibungur; 5. Desa Sukamenak; 6. Desa Leuwihideung; 7. Desa Cibogo; 8. Desa Sukaratu; 9. Desa Tarunajaya; 11. Desa Ranggon; 12. Desa Neglasari; 13. Desa Darmajaya;

e. Kecamatan Cisitu, yaitu: 1. Desa Pajagan; 2. Desa Cigintung; 3. Desa Cisitu; 4. Desa Situmekar.

Pasal 1 Ayat (2) Perpres tersebut menyebutkan terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial.

Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede adalah: a. Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru; dan b. Penduduk lainnya yang berada di area Waduk Jatigede yang tidak termasuk huruf (a) itu.

Kepada penduduk diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah pengganti dalam bentuk uang tunai, yang dimaksudkan sebagai: a. Pengganti bangunan; b. Penggantian pengadaan tanah; dan c. Tunjangan kehilangan pendapatan.

Adapun besaran nilai uang tunai ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian.

Kepada penduduk juga diberikan uang santunan untuk: a. Biaya pembongkaran rumah; b. Mobilisasi; c. Sewa rumah; dan d. Tunjangan kehilangan pekerjaan, yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian.

“Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunah untuk rumah pengganti dan pemberian uang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” bunyi Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 ini.

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan menurut Perpres ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dalam hal ini APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 9 Perpres yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly itu.(bim)

0 Comments

Leave a Comment

two × 5 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password