AEPI: Kegelisahan Soal Desa Harus Diakhiri

Covesia.com – Terjadinya perdebatan kewenangan desa antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang beberapa pekan ini diperbincangkan, harus segera diakhiri.

Indra Sakti Lubis, Asosiasi Ekonomi, Politik Indonesia (AEPI), kondisi ini justru akan membuat masyarakat perdesaan gelisah dan dapat menggiring oponi telah terjadi ketidakharmonisan antar Kementerian di tubuh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dalam pers rilis yang diterima covesia.com, Indra menyebutkan, bahwa saat ini perdebatan tentang kewenangan desa, tidak perlu lagi harus disikapi dengan polemik.

Semua harus bermuara dari Undang-Undang Desa, karena itu menjadi barometer hukumnya. Di Undang-Undang itulah, menjadi patokan kelembagaan yang menjalaninya.

Pemerintahan sebelumnya tidak bisa disamakan dengan pemerintahan saat ini. Presiden Jokowi, lanjut, Indra Sakti, pasti punya sikap terbaik dalam menentukan kewenangan. “Kita harapkan, keputusan Presiden tetap mengacu pada Undang-Undang, bukan pada kewenangan lama, ini pemerintahan baru dengan sistem pemerintah yang baru juga,” ujarnya.

Saat ini, diharapkan tidak ada kemunduran ke sistem pemerintahan di era sebelumnya. Sebab, rakyat dan negara ini harus melangkah maju.

Dengan adanya kementerian yang fokus menyangkut desa dan berpedoman pada Undang Undang, maka harus juga menerapkan kebijakan kewenangan yang memang fokus mensejahterakan masyarakat desa yang lebih mandiri.

“Dengan memfokuskan desa kepada kementerian tersendiri, justru akan semakin meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan. Dan yang terpenting juga, akan menyeimbangkan perekonomian antara desa dengan kota. Ekonomi di desa harus lebih baik dan sudah saatnya bergerak. Itulah gunanya ada Kementerian yang fokus di desa,” tegasnya.

Maka demikian, tidak perlu ada pihak yang menjanjikan berlanjut atau tidaknya program lama. Misalnya, menyangkut nasib fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPD). “Alangkah bijaknya tetap bersabar hingga keluarnya nomenklatur baru,” tutup Indra.

(*/anr/zik)

0 Comments

Leave a Comment

1 × 1 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password