Jokowi Tak Libatkan KPK dalam Pemilihan Kapolri, Ada Apa?

Covesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ada perbedaan dalam proses pemilihan Kapolri yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yakni, proses pemilihan calon Kapolri tak melibatkan lembaga antikorupsi tersebut. Sehingga berbeda dengan pemilihan Kapolri pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menuturkan, pada waktu pemerintahan SBY kala itu meminta KPK melakukan uji kesahihan calon Kapolri melalui laporan harta dan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Hasilnya nanti menjadi pertimbangan bagi presiden dalam menetapkan calon Kapolri yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Saat ini KPK tidak diminta untuk melakukan itu,” kata Bambang kepadacovesiadi Jakarta, Senin (12/1/2015).

Kajian mendalam terhadap LHKPN calon Kapolri, terang Bambang, dapat membantu untuk mengklarifikasi beberapa hal. Diantaranya mengenai aset yang dilaporkan sesuai dengan penghasilan atau tidak; apakah ada unsur gratifikasi atau tidak hingga indikasi dugaan tindak pidana korupsi.

“KPK hanya bisa mendorong agar pergantian itu mendapatkan calon yang benar-benar bersih dan terbebas dari korupsi,” jelasnya.

Meskipun pemilihan Kapolri adalah hak preogratif presiden yang sesuai Undang-undang (UU), KPK berharap calon Kapolri mendatang adalah sosok yang berintegritas dan akuntabilitas.

Sehingga bisa bekerja sama dengan KPK dalam pemberantasan korupsi. “KPK akan mengingatkan agar Kapolri selalu mengutamakan integritas dalam pemberantasan korupsi,” tandasnya.

(hat/lif)

0 Comments

Leave a Comment

12 + 4 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password