Tak Terima Putusan Hakim, JPU Banding Kasus Korupsi BBI Pasbar

Covesia.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar menyatakan banding terkait dengan putusan mejelis hakim soal kasus pembangunan Balai Benih Ikan (BBI). Sebab tuntutan JPU terhadap terdakwa tujuh tahun penjara.

“Ya benar, kita sudah ajukan banding sebab putusannya hanya dua tahun enam bulan, ditambah denda Rp50 juta dan subsider dua bulan kurungan. Padahal tuntutan kita tujuh tahun penjara,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Yudi Indra Gunawan melalui Kasi Pidsus, Ihsan ketika dikonfirmasi covesia.com, Selasa (13/1/2015).

Menurut Ihsan, mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pasbar, Nellyarwisma dan mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam proyek tersebut, Mirza Fadli dituntut masing-masing tujuh tahun penjara. Dan keduanya juga dituntut pidana denda sebesar Rp200 juta, subsider empat bulan kurungan.

Ditambah terdakwa mewajibkan untuk membayarkan uang pengganti masing-masing Rp 457 juta. Kedua terdakwa dijerat karena diduga tidak bekerja sesuai tugas, dan diduga membuat laporan hasil pekerjaan fiktif untuk pencairan dana sebanyak 100 persen.

Sebelumnya, korupsi itu terungkap ketika Nellyarwisma yang menjabat sebagai pengguna anggaran proyek pembangunan BBI Talu tahun 2012 dengan nilai kontrak Rp1,9 miliar. Dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak maupun dokumen perencanaan yang dibuat oleh CV Nugraha Chakti Consultant sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp914,28 juta.

Sedangkan rekanan pembangunan BBI Talu Kecamatan Talamau, “MC” hingga saat ini tidak memenuhi panggilan jaksa dan masih dalam pencarian jaksa. Tersangka MC sudah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). “Kita tetap memburu rekanannya kemanapun larinya,” tegas Ihsan. (man/bim)

0 Comments

Leave a Comment

6 − 1 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password