Ini Kejanggalan Pemilihan Calon Kapolri Menurut Pakar Pencucian Uang

Covesia.com – Presiden Joko Widodo resmi mengajukan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Banyak pro dan kontra dari masyarakat karena Budi Gunawan disebut-sebut terkait isu rekening gendut.

Pakar Hukum dan Pencucian Uang Yenti Garnasih menilai proses penunjukkan calon Kapolri yang akhirnya mengerucut ke Budi Gunawan sarat dengan politis.

Menurut pakar hukum Universiatas Tri Sakti itu, memang itu hak prerogatif Presiden, tapi ada hal-hal yang menjanggal dilakukan oleh pihak istana.

“Hak prerogatif Presiden tidak bisa diganggu gugat, memang tidak ada yang dilanggar, tapi terlihat janggal oleh masyarakat,” tegas Yenti kepada covesia, Selasa (13/1/2015).

Yenti mengungkapkan, kejanggalan pertama terlihat ketika Presiden tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam proses pemilihan Kapolri. Memang keputusan itu tidak melanggar Undang-Undang tetapi ada yang tidak biasa dilakukan Jokowi.

“Kita lihat dalam seleksi Mentri, Presiden dengan terbuka melibatkan KPK dan PPATK, kenapa dalam pemilihan Kapolri tidak dilibatkan?,” ujar Yenti.

Kedua, ujar Yenti, setelah adanya rekomendasi dari Kompolnas, Presiden hanya memilih Komjen Budi Gunawan. Polemik ditengah masyarakat terjadi karena selama ini Budi Gunawan santer diisukan soal rekening gendut.

Selanjutnya yang ketiga, ujar Yenti, adanya aroma titipan dari kelompok tertentu, sehingga Jokowi terpaksa mencalonkan Komjen Budi Gunawan.

Lebih jauh Yenti menjelaskan, dengan adanya peristiwa ini secara tidak langsung menjadi beban dalam pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla yang selama ini berkomitmen terbebas dari intervensi kelompok tertentu.

“Tentu ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat soal komitmen Jokowi,” ujarnya.

(lif)

0 Comments

Leave a Comment

19 + nineteen =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password