Praktisi Hukum: DPR Tidak Perlu Batalkan Fit and Proper Test

Covesia.com – Praktisi hukum, Egi Sudjana, menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak membatalkan proses uji kelayakan (Fit and Proper Test) Komjen Pol Budi Gunawan di Senayan.

Menurut Eggi, hal tersebut dikarenakan belum adanya pembuktian langsung status hukum Komjen Pol Budi Gunawan oleh pengadilan.

“KPK boleh saja menetapkan, tetapi kalau harus dibatalkan Fit and Proper Test di DPR ya tidak perlu, kan belum ada keputusan pengadilan,” ujarnya kepada Covesia, Selasa (13/01/2015).

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini yang juga menekankan, komisi III DPR Ri tidak perlu terhalangi oleh urusan KPK yang menetapkan Komjen Pol Budi sebagai tersangka. Karena, ketetapan presiden harus tetap dijalankan sampai ada putusan pengadilan soal status Calon Kapolri tersebut.

“DPR yang jadi tersangka saja tidak langsung dicopot, pak Budi juga tidak harus dibatalkan fit and proper test di DPR, kita tunggu saja pengadilan,” jelasnya.

Disamping itu, Eggi juga menyayangkan sikap KPK yang dinilai terkesan berpolitik. Dirinya mempersoalakan mengapa KPK baru saat ini menjerat Komjen Pol Budi Gunawan menjadi tersangka, padahal kasus Budi sudah ada sejak tahun 2007 yang lalu.

“KPK seakan-akan berpolitik, ada apa dengan KPK kita. Pak Samad harusnya dari jauh-jauh hari menetapkan, kenapa baru sekarang,” tegasnya.

Eggi menilai, sikap Abraham Samad ketua KPK, yang mendadak menetapkan status Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka adalah bentuk nyata permainan Politik KPK.

“Kenapa baru sekarang (penetepan status tersangka) menjelang KomJen Pol Budi Gunawan mau di lantik, empat tahun yang lalu kemana saja, jangan sampailah KPK bermain Politik,” pungkasnya. (pjr/peb)

0 Comments

Leave a Comment

two × two =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password