Ampuh Redam Ketegangan Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia

Kuala Lumpur – Komitmen yang kuat untuk memperkokoh kerjasama bilateral yang telah lama terjalin, dibutuhkan oleh Negara Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan permasalahan pekerja tanpa izin (TKI ilegal).

Melalui penegakan peraturan secara tegas dan efektif sehingga menimbulkan efek jera terhadap mereka yang melanggar undang-undang ketenagakerjaan yang telah disepakati oleh kedua negara.

“Dengan adanya komitmen bersama tersebut, maka masalah pekerja ilegal tersebut bisa diselesaikan secara efektif,” kata Wakil Duta Besar Republik Indonesia, Hermono kepada Antara yang dilansir oleh covesia.com di Kuala Lumpur, Senin (3/11/2014).

Menurutnya, masalah pekerja ilegal ini tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus dilakukan secara benar oleh kedua belah pihak.
“Penegakan hukum yang efektif harus dilakukan. Kepada mereka yang melanggar harus ditindak mulai dari pekerja, majikan ataupun pihak melakukan praktek tidak sesuai prosedur pengiriman tenaga kerja,” ungkapnya.

Saat ini,menurut Hermono, pemerintah Indonesia berupaya agar pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang disetujui kedua belah pihak di bidang ketenagakerjaan.Salah satunya adalah meningkatkan kewaspadaan dalam penerbitan paspor RI kepada warga negara Indonesia sebagai dokumen resmi untuk pergi ke luar negeri.

Upaya tersebut dilakukan melalui surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI- 1562.gr.01.01 tentang kewaspadaan

dalam penerbitan paspor yang telah diberlakukan pada September lalu.Dalam surat edaran tersebut, pihak imigrasi dapat menolak setiap

pemohon paspor RI yang terindikasi/ada dugaan akan bekerja di luar negeri tanpa dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan.

Surat edaran itu menyebutkan bahwa setiap penerbitan paspor RI dengan tujuan bekerja di luar negeri supaya dilengkapi dengan rekomendasi

Departemen Tenaga Kerja atau Kepala Dinas Tenaga Kerja setempat.

Dalam permohonan paspor tersebut, para pemohon agar mencantumkan negara tujuan bekerja, nama dan alamat perwakilan PJTKI atau mitranya di negara tujuan TKI bekerja pada halaman paspor calon TKI.

Hermono mengatakan, pihak KBRI Kuala Lumpur memberikan apresiasi positif atas surat edaran tersebut dan berharap menjadi solusi permasalahan TKI yang tidak memiliki izin kerja di negara ini.

“Langkah ini diharapkan dapat mengantisipasi permasalahan pekerja ilegal asal Indonesia terutama yang datang ke Malaysia untuk bekerja tapi tidak memiliki izin kerja,” ungkapnya.

Sebab menurutnya, banyak warga negara Indonesia yang datang ke negara ini hanya menggunakan paspor pelancong untuk masuk ke negara ini dan kemudian terus bekerja meskipun belum memiliki izin kerja (permit).

Efek Jera

Sementara itu, Hermono berharap pihak Malaysia juga turut menegakkan undang-undangnya yaitu kepada mereka yang melanggar tidak hanya kepada para pekerja tapi juga kepada majikan yang mempekerjakannya.

“Malaysia bisa menolak masuk mereka yang terindikasi bekerja tapi tidak punya izin kerja sebab ini sudah pelanggaran. Begitu pula dengan

majikan yang mempekerjakannya harus ditindak tegas,” ungkapnya.Menurut Hermono, penolakan masuk tersebut akan memberi kesan dan efek jera kepada mereka yang akan bekerja tanpa kelengkapan kerja.

Begitupula majikannya, bahwa menggunakan pekerja ilegal akan berhadapan dengan permasalahan hukum.Dengan demikian, Malaysia turut mengirimkan signal bahwa untuk bekerja di negara ini harus legal dan jika tak lengkap dokumentasinya jangan harap dapat bekerja disini,”ujarnya.

Hermono menambahkan bahwa adanya kebijakan tersebut bukan untuk menghambat warga negara Indonesia bekerja di luar negeri

tapi membuat para pekerja tersebut tidak melanggar undang-undang ditempatnya bekerja di luar negeri.

“Silahkan bekerja di luar negeri, tapi harus sesuai dengan undang-undang sehingga nantinya tidak menimbulkan permasalahan seperti tidak punya izin sehingga jadi pekerja ilegal, gaji tidak dibayar dan lainnya,” ungkapnya.

Di sisi lain, instansi terkait di dalam negeri juga harus memberikan layanan yang baik kepada mereka yang ingin bekerja ke luar negeri dengan memfasilitasinya sesuai prosedur.

“Untuk itu, prosedur pengiriman TKI harus mudah, cepat, murah dan aman,” pungkasnya.(ant/jtr)

0 Comments

Leave a Comment

3 × five =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password