Pengamat: Pengangkatan Budi Gunawan Terkesan Dipolitisasi

Covesia.com – Pengamat hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Widodo Eka Tjahyana menilai penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan terkesan politis.

“Penetapan itu dilakukan setelah Komjen Pol Budi Gunawan diusulkan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo, sehingga terkesan dipolitisasi,” papar Widodo, Jumat (16/01/2015).

Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu, kebijakan Presiden Jokowi untuk meminta pertimbangan KPK dan PPATK terhadap para calon menteri di Kabinet Kerja merupakan hal yang baru di pemerintahan dan tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut.

“Kalau Presiden tidak melibatkan KPK dalam memilih Jaksa Agung dan Kapolri, maka hal itu sah-sah saja karena kewenangan memilih kedua pejabat negara itu merupakan hak prerogatif presiden,” tuturnya.

Ia menilai upaya hukum yang dilakukan KPK mengabaikan prinsip hukum dan merampas hak konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi.

“Kita semua menghormati asas parduga tak bersalah dan beberapa kasus penetapan tersangka oleh KPK masih menggantung, seperti kasus haji dengan tersangka Suryadharma Ali karena tidak ada langkah hukum konkrit setelah penetapan tersangka,” paparnya.

Widodo menambahkan, jika KPK ingin menegakkan hukum, seharusnya kasus tersebut dituntaskan jauh-jauh hari saat isu rekening gendut bergulir dan lembaga “superbody” itu tak perlu gegabah menetapkan status tersangka terhadap seseorang.

“Penetapan Budi Gunawan menjadi tersangka adalah bagian dari praktik politik yang tidak etis karena dilakukan saat proses uji kelayakan tengah berlangsung, sehingga KPK harus melakukan introspeksi diri,” ujarnya.

Calon tunggal Kapolri yang tengah menjalani “fit and proper test” di DPR itu ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri tahun 2004-2006.

Pengajar hukum tata negara itu juga berharap KPK melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan dan tidak terlibat jauh dalam persoalan politis dalam menentukan jabatan dan kebijakan strategis dalam pemerintahan.

“Saya menilai KPK sudah ‘kebablasan’ dalam menjalankan tugasnya karena penegak hukum seharusnya menjalankan tugasnya tanpa harus banyak bicara kepada publik,” tandasnya. (ant/peb)

0 Comments

Leave a Comment

two × 3 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password