Pengangkatan Plt Kapolri Jadikan Polri Status Quo

Covesia.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengangkat Wakapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Badroddin Haiti sebagai pelaksana tugas (Plt) Kapolri.

Pengangkatan Badroddin itu sebagai dampak penundaan terhadap pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri yang telah disetujui dan ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas usulan Presiden.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai pengangkatan Komjen Badroeddin Haiti sebagai Plt Kapolri cacat hukum. Sebab, melanggar Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

“Jika terjadi kerusuhan massal di Indonesia saat ini, Presiden Jokowi harus bertanggung jawab karena membiarkan Polri dalam kondisi status quo tanpa kepemimpinan yang jelas,” terang Ketua Presidium IPW, Neta S Pane di Jakarta, Sabtu (17/1/2015).

Neta mengatakan, Presiden Jokowi harus paham mengenai posisi Plt Kapolri yang tidak bisa mengeluarkan kebijakan strategis. Plt Kapolri hanya bisa mengeluarkan kebijaksan rutin, misalnya anggaran untuk gaji.

Namun untuk anggaran operasional seperti anggaran operasi pemberantasan terorisme, Plt Kapolri harus meminta izin dan persetujuan Presiden sebagai atasannya.

Termasuk dalam mengeluarkan keputusan untuk mutasi para pejabat Polri, surat keputusannya harus ditandatangani Presiden. “Begitu juga jika terjadi kerusuhan massal, Presiden sebagai atasan Plt Kapolri harus bertanggungjawab,” tegasnya. (hat/bim)

0 Comments

Leave a Comment

14 − 5 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password