Yusril: Angkat Plt Kapolri, Keputusan Presiden Keliru

Covesia.com – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyoroti keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pergantian pucuk pimpinan Polri.

Presiden Jokowi memutuskan menunda pengangkatan Kapolri terpilih Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan sebagai pengganti Jenderal Sutarman yang juga telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lantaran Komjen Budi Gunawan belum dilantik dan menghindari kekosongan pimpinan Polri, Presiden mengangkat Komjen Badroddin Haiti sebagai pelaksana tugas (Plt) Kapolri.

Menurut Yusril, Plt Kapolri itu baru ada kalau Kapolri diberhentikan sementara dalam keadaan mendesak. Yaitu, Kapolri melanggar sumpah jabatan atau membahayakan keamanan negara.

“Dalam keadaan normal, Presiden tidak bisa berhentikan Kapolri tanpa persetujuan DPR,” ujar Yusril dalam akun twitternya @Yusrilihza_Mhd, Minggu (18/1/2015).

Dalam kasus Sutarman dan Budi Gunawan, lanjut Yusril, kalau Presiden menunda pengangkatan Budi Gunawan mestinya Sutarman belum diberhentikan. Meskipun DPR sudah setuju pemberhentian tersebut.

Pemberhentian Sutarman haruslah satu paket dengan pengangkatan Kapolri baru. “Pemberhentian Sutarman lantas disusul dengan pengangkatan Plt Kapolri pada hemat saya merupakan keputusan yang keliru dilihat dari sudut Undang-Undang,” kata Yusril.

Dia mengatakan, berbeda halnya kalau Sutarman diberhentikan sementara karena melanggar sumpah jabatan atau membahayakan keamanan negara. Dalam keadaan seperti itu, maka Presiden mengangkat Plt Kapolri.

“Setelah Plt tersebut diangkat, Presiden harus minta persetujuan DPR,” tandasnya. (hat/bim)

0 Comments

Leave a Comment

six + fourteen =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password