Perkara Cadar di Kampus IAIN Bukittinggi

Perkara Cadar di Kampus IAIN Bukittinggi Hayati Syafri

Covesia.com - Setahun terakhir, keseharian Hayati Syafri berubah drastis. Dia tak lagi mengisi kelas mata kuliah Bahasa Inggris di IAIN Bukittinggi. Sudah lama juga dia tak berdiskusi soal materi kuliah dengan mahasiswanya.

Jadi kalau tak mengudap waktu bersama suami dan kelima anaknya, Hayati kini biasa menyibukkan diri memberikan pengetahuan mengenai pola asuh anak di sejumlah masjid dan musala. Sebanyak tiga sampai empat kali pertemuan dia hadiri sepanjang pekan.

Kesibukan lainnya, menggelar pengajian di rumahnya di bilangan Belakang Balok Bukittinggi. Bersama dengan teman-temannya, Hayati serius dan tekun mendalami kajian ilmu agama.

Urusan rutin lain, kesibukan berumah tangga. Bersama suami, dia mengasuh kelima anaknya, menyiapkan kebutuhan sekolah, makan, termasuk mengantarjemput si bungsu dari sekolah yang tak jauh dari kediamannya. Kesehariannya memang terbilang padat.

Tapi di sela-sela kesibukannya itu, Hayati kadang melamun mengingat kegiatannya mengajar mata kuliah Bahasa Inggris di Institut Agama Islam Negeri, kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Saat rindu mengajar tiba, Hayati sontak teringat rencananya mengajukan banding ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas keputusan Kementerian Agama memberhentikan dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dia protes karena Kementerian Agama memecatnya sebagai dosen mata kuliah Bahasa Inggris. Persisnya per 13 Februari 2018 silam, Hayati tak lagi menjadi bagian Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada Februari 2018 silam, nama Hayati Syafri jadi sorotan masyarakat Bukittinggi. Wajah dan namanya kerap mengisi halaman surat kabar, laman situs berita hingga layar televisi. Persisnya saat dirinya dapat teguran melanggar kode etik karena mengajar dengan mengenakan cadar.

Profilnya pun kian tersebar, setelah teguran Rektor IAIN Bukittinggi berbuah surat pemecatan dirinya sebagai aparatur sipil negara oleh Kementerian Agama. Hanya saja ia merasa heran, alasan pemecatan oleh Kementerian Agama tidak berdasar pada teguran terhadapnya bercadar, tapi lebih pada tuduhan sering bolos mengajar mata kuliah Bahasa Inggris di kampus.

Dalih pemecatan yang tertuang dalam surat Kementerian Agama tertulis, Hayati Syafri mangkir mengajar sebanyak 67 hari di 2017. Dituduh begitu, Hayati tidak terima. Dia tetap curiga cadar menjadi alasan utama pemecatan terhadap dirinya. Apalagi berdasarkan informasi pegawai administrasi IAIN Bukittinggi, ada banyak dosen yang rutin bolos pada 2017 lalu.

Dipecat untuk alasan berbeda, Hayati bersama kuasa hukumnya lantas mengajukan banding administrasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2019.

“Karena itulah Ummi merasa dizalimi usai memakai cadar dan ummi harus perjuangkan hak, semoga semuanya dapat diproses secara adil. Ummi harus melengkapi arsip untuk membuktikan bahwa ummi tidak mangkir selama 67 hari di 2017 melainkan menyelesaikan studi S3 dan tugas sebagai dosen IAIN Bukittinggi tetap jalan,” jelas Hayati yang kemudian bersiap menjemput anaknya di sekolah.

Pada Juni 2014 Hayati nekat menjejak pendidikan doktoral untuk Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Padang. Dia merasa penting untuk mengukuhkan kompetensinya sebagai pengajar di IAIN Bukittinggi. Tapi di luar alasan itu, dia juga berani menempuh pendidikan doktoralnya setelah mengantongi izin dari Kementerian Agama dan pimpinannya di IAIN Bukittinggi.

Zulhesni, adalah pengacara Hayati yang juga bertugas menyiapkan berbagai bukti untuk mempersoalkan keputusan Kementerian Agama dan IAIN Bukittinggi. Dari bukti yang telah mereka siapkan, Hayati tercatat 14 hari tak mengajukan izin saat menyelesaikan kuliah doktoralnya. Bukan 67 hari seperti yang dituduhkan Kementerian Agama.

Menurut Hayati, ada kalanya dirinya tak hadir di Kampus, sekedar untuk mengikuti berbagai pertemuan, seperti seminar. Untuk alasan itu, Hayati menyiapkan sertifikat dan undangan serta sejumlah izin yang ditandatangani pimpinan. Dia yakin berbagai bukti yang disiapkan ampuh untuk menyanggah keputusan Kementerian Agama di Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta.

Hingga saat ini, keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta masih dinanti. Tapi dia dan kuasa hukumnya juga bersiap mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta jika keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian masih menguatkan keputusan Kementerian Agama.

Sebelum mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, Hayati sempat mengadu ke Ombudsman perwakilan Padang dan Komnas HAM pada April 2018. Waktu mengadu, Hayati didampingi kuasa hukum dan suami, Zulveri. Belasan kali dia bolak-balik Bukittinggi – Padang untuk mempersoalkan pemecatannya.

Saat itu, Hayati mengadukan keputusan kampus yang mencoret namanya dari jadwal mengajar. Alasan IAIN Bukittinggi waktu itu pelangaran kode etik mengajar, karena bercadar. Laporan bersandar pada dalih maladministrasi kode etik yang dirinya terima.

Selepas pengaduannya, Ombudsman memeriksa dekan fakultas tarbiyah, dewan kode etik dan rektor atas dugaan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dalam pengarahan sanksi etik yang diterima Hayati terkait pembebasan tugas sebagai dosen.

Adel Wahidi, Asisten Ombudsman perwakilan Padang pada waktu itu membenarkan, pimpinan IAIN Bukittinggi melakukan dugaan maladministrasi. Karena pada saat itu Hayati dinonaktifkan pihak kampus dengan alasan kode etik berpakaian yang dianggap tidak formal.

“Hayati diberi tegur saat itu dengan alasan kode etik pada November 2017. Sedangkan dewan kode etik baru terbentuk Desember 2017. Laporan akhir hasil pemeriksaan menemukan pihak IAIN yang melakukan penyimpangan. Rektor IAIN langsung menonaktifkan Hayati tanpa adanya keputusan langsung dari dewan kode etik kampus,” jelasnya.

Selepas mengadu ke Ombudsman, Hayati menjadi yakin keputusannya menggunakan cadar saat mengajar menjadi soal utama yang berujung pada pemecatannya. Maksud Hayati, dia yakin seratus persen, isu absensi dicomot menjadi alasan alasan untuk menutupi sikap rektorat yang sebelumnya mempersoalkan cadar.

“Pihak kampus tidak mempermasalahkan absensi bahkan tidak memberikan surat teguran. Barulah ketika ummi telah memakai cadar, hal ini menjadi masalah yang langsung berujung pemecatan,” kata Ummi yang sehari-hari mengenakan gamis dan dilengkapi cadar jika beraktivitas di luar rumah atau interaksi dengan rekan-rekannya.

Soal tuduhan mangkir mengajar, Hayati berencana mematahkannya dengan laporan Beban Kerja Dosen (BKD) setiap semester yang dilegalisasi rektorat. Laporan itu menurutnya bisa menjadi bukti kalau dirinya telah menyelesaikan tugasnya sebagai dosen setiap semester. Atas laporan itu pula Hayati mendapatkan Sertifikasi Dosen (Serdos).

Sepanjang kesibukannya memperkarakan keputusan rektorat IAIN Bukittinggi sepanjang 2018, Hayati sukses menjadi lulusan terbaik saat menempuh Pendidikan doctoral di Universitas Negeri Padang. Sebagai lulusan terbaik, Hayati mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,86 pada 16 Maret 2018 lalu. Hanya saja dua hari pasca-wisuda, Kementerian Agama menerbitkan surat pemecatan untuk dirinya.

Kasus pemecatan terus disoal, Rektorat IAIN Bukittinggi membantah masalah penggunaan cadar tak terkait dengan keputusan Kementerian Agama memecat Hayati sebagai Aparatur Sipil Negara. Kepala Biro Admnistrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Bukittinggi Syahrul Wirda mengatakan Hayati dipecat karena absen selama 67 hari pada 2017 tanpa kabar.

“Pemecatan tidak ada kaitan dengan pemakaian cadar melainkan murni kedisiplinan. Terkait cadar, kami memiliki kode etik berpakaian. Ketika mengajar dosen diminta melepas cadar tapi di luar kampus kami tidak melarang memakai cadar,” terangnya.

Sementara soal ketiadaan surat teguran atas kelalaian Hayati, Syahrul menyebut, dosen Bahasa Inggris itu tidak pernah dinonaktifkan karena berstatus sebagai PNS. Menurutnya, rektorat hanya bisa memberikan pembinaan kepada Hayati untuk mematuhi aturan berpakaian yang sudah disepekati oleh semua civitas akademika.

Apa yang disampaikan Syahrul dibenarkan Rektor IAIN Bukittinggi Ridha Ahida. Saat berjumpa dengan sejumlah awak media, Ridha sempat menyinggung tata cara berpakaian dosen yang diatur dalam kode etik. Berpakaian sesuai syariat Islam, tapi nir atau tanpa cadar.

“Hayati Syafri mengajar mata kuliah Pendidikan Bahasa Inggris. Dalam aktivitas mengajar diperlukan ekspresi wajah, intonasi dan gerak bibir sehingga pemakaian cadar dianggap akan menghalangi proses penyampaian ilmu atau membuat pemahaman mahasiswa tidak maksimal,” terangnya.

Kalau rektorat menganggap cadar akan menutupi ekspresi wajah, intonasi dan gerak bibir saat mengajar Bahasa Inggris, Retra Mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris IAIN Bukittinggi satu dari sekian mahasiswa yang tak mempersoalkan cadar yang dikenakan Hayati. Netra mengatakan dirinya dan rekan-rekannya tidak keberatan ketika dosennya bercadar dalam aktivitas perkuliahan. Dia bahkan berani membuktikan pernyataannya karena selama ini tak pernah ada protes yang disampaikan mahasiswa yang menerima bahan ajar dari Hayati.

“Walau bercadar, transfer ilmu yang dilakukan berjalan dengan baik. Semua arahan dari beliau bisa kami pahami dengan jelas. Sebelum belajarpun beliau juga selalu pesan jika ada informasi yang tidak dipahami atau keberatan karena cadar, beliau bersedia membukanya,” jelas Netra.

Hal yang senada juga diutarakan, Aisyah, mahasiswi yang pernah diajar Hayati. Apa yang disampaikan Hayati kepadanya dapat dia terima dan pahami meski kondisi wajah Hayati ditutupi cadar. Secara pribadi, Aisyah mengaku tak mempermasalahkan Hayati mengenakan cadar ketika sedang mengajar.

Hayati memang baru pada November 2017 memutuskan untuk menggunakan cadar. Sebuah keputusan yang lama diambilnya setelah mengikuti berbagai rangkaian pengajian di rumahnya. Lewat pengajian itu, hati Hayati semakin mantap untuk bercadar. Suami Hayati, Zulveri juga mendukung keputusan istrinya untuk bercadar termasuk setia mendampingi Hayati menghadapi masa sulitnya.

Pria yang berprofesi sebagai pegawai swasta tersebut tidak henti-hentinya memberikan dukungan semangat untuk istrinya menghadapi masalah yang dihadapi dan mendapatkan kembali haknya. Zulveri sendiri tidak keberatan ketika sang istri mengajak berdiskusi hingga kemudian meminta izin mengenakan cadar.

Sementara menurut guru agama di Bukittinggi Prof. Dr. Rahman Ritonga, ketentuan perempuan islam dalam berpakaian sudah diatur dengan jelas dalam Al Quran dan hadis Rasulullah.

Rahman Ritonga mengacu pada apa yang tertera dalam Al Quran surat An Nur ayat 31. “Jadi pada intinya dalam berpakaian seorang perempuan muslim hendaknya memakai pakaian longgar yang tidak menampakkan lekuk tubuhnya kepada yang bukan mahrimnya. Pakaiannya menutup semua bagian tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan,” jelasnya.

Setahun lebih sejak kali pertama namanya ramai diperbincangkan karena kasusnya cadar dan pemecatan, Hayati berkeras untuk tetap memperjuangkan kembali apa yang dia anggap masih menjadi haknya.

“Ketentuannya kita wajib berusaha dan berdoa untuk apa yang ingin diraih. Apa yang terjadi dan apapun hasilnya nanti itu mungkin yang terbaik untuk ummi. Mungkin Allah menginginkan ummi untuk berbuat hal lain,” ujarnya.

Untuk hasilnya, Hayati tak tahu pasti. Dia hanya mau, menuntut perlakuan adil terhadap dirinya. Kepada rektorat yang memperkarakan dirinya bercadar, dan Kementerian Agama yang memecatnya dengan tuduhan absen mengajar.

(deb)

Berita Terkait

Baca Juga