PKS: Penghapusan Kolom Agama Ancam Keutuhan Negara

Jakarta – Giliran PKS memberikan suara soal penghapusan kolom agama di KTP. Sekretaris Fraksi PKS di DPR Abdul
Hakim menilai rencana pemerintah menghapus kolom agama di kartu tanda
penduduk akan mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. “Kebijakan ini bisa mengancam keutuhan anak bangsa. Itu juga berbahaya
karena Indonesia merupakan negara berdasarkan pancasila sehingga bisa
menimbulkan polemik di masyarakat,” kata Abdul Hakim saat dihubungi di
Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Dia menjelaskan dulu pernah terjadi polemik
yang bisa mengancam keutuhan bangsa terkait aliran kepercayaan namun
sudah disepakati agama resmi. Menurut dia, penghapusan kolom
agama itu bisa menjadi bias yang besar karena terkait dengan peraturan
perundang-undangan mengenai pernikahan, hak waris, dan zakat.

Menurut
dia, apabila kebijakan itu tetap dilaksanakan, maka dirinya khawatir
akan terjadi resistensi di masyarakat. Karena itu menurut Abdul Hakim,
pemerintah harus mempertimbangkan secara matang sebelum kebijakan itu
dikeluarkan.”Kebijakan itu harus dipertimbangkan matang, jangan buat masalah yang ganggu keutuhan anak bangsa,” katanya.

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri akan mengizinkan pengosongan
kolom agama pada kartu identitas penduduk yang ditujukan bagi warga
negara penganut aliran kepercayaan yang belum diakomodasi undang-undang. “Dalam undang-undang memang hanya tecantum enam agama dan kalau mau
menambah keyakinan harus mengubah undang-undang. Jadi untuk sementara
dikosongkan dulu tidak masalah,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo, Kamis
(6/11/2014).

Menurut Tjahjo, sudah ada Peraturan Menteri Dalam
Negeri yang menjadi payung hukum pengosongan kolom agama. Selain itu
menurut dia agama lain di luar Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha
dan Konghucu juga perlu diperjuangkan karena keyakinan seseorang itu
adalah hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, agama yang dicantumkan
dalam KTP adalah agama resmi yang diakui Pemerintah. Sebelumnya,
pemerintah sudah mengakui eksistensi sejumlah aliran kepercayaan,
seperti Baha’i, Sunda Wiwitan, Kejawen, dan Ahmadiyah. (ant/cal)

0 Comments

Leave a Comment

two × 4 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password