Pengamat: Pengajuan Nama Calon Kapolri oleh Kompolnas Salahi Aturan

Covesia.com – Penunjukan Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan sebagai calon Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dinilai tak sesuai dengan aturan yang berlaku di Polri.

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan, pengajuan nama-nama calon Kapolri kepada Presiden seharusnya bukan hak Kompolnas. Namun pengajuan itu atas usul Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) di Polri.

Tak adanya kewenangan Kompolnas mengajukan nama-nama calon Kapolri didasari pada Undang-undang (UU) No. 2 tahun 2002 tentang Polri. Bambang menyebutkan, tak satu pasalpun yang menyatakan Kompolnas bisa mengajukan nama-nama calon Kapolri. Namun Kompolnas mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan atas calon yang diajukan kepada Presiden.

“Seleksi calon Kapolri sebelumnya jelas menyalahi aturan. Selain itu Kompolnas tidak memiliki data lengkap dan fasilitas untuk menelusuri rekam jejak para petinggi Polri yang diajukan sebagai Kapolri,” tegas Bambang, Jumat (6/2/2015).

Dia menjelaskan ini akan berbeda dengan Wanjati karena memiliki data lengkap setiap anggota Polri

Seharusnya, tambah pria yang juga menjadi tenaga pengajar di Departemen Kriminologi FISIP UI ini proses pemilihancalon Kapolri tersebut dilakukan dari penelurusuran Wanjati, kemudian muncul beberapa calon yang akhirnya diserahkan kepada Presiden Jokowi.

Di dalam proses wanjakti, lanjut dia, juga tidak hanya dilihat dari pangkat tetapi juga kriteria lain seperti pernah atau tidak memimpin Polda tipe A sehingga calon akan lebih mengerucut.(hat/utr)

0 Comments

Leave a Comment

2 × two =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password