IPW: Harga BBM Naik, Kriminalitas Bakal Meningkat

JAKARTA – Indonesia sepertinya terus tersandera dengan membengkaknya

subsidi bahan bakar minyak (BBM). Tak hanya BBM, masalah kemacetan juga

tak kunjung ada penyelesaiannya terutama di kota-kota besar di

Indonesia. Untuk itu, pemerintah perlu mengendalikan dan melakukan

moratorium terhadap industri otomotif di tanah air.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai pemerintah sering tak konsisten

dalam mengambil kebijakan. Di satu sisi pemerintah mengeluhkan

terjadinya pembengkakan subsidi BBM. Namun di sisi lain pemerintah

membiarkan industri otomotif jor-joran memproduksi kendaraan bermotor.

Akibatnya pembengkakan subsidi BBM dan terjadinya kemacetan dimana-mana.

“Dalam kondisi seperti ini, pemerintah selalu mengambil jalan pintas. Untuk menghindari membengkaknya subsidi, harga BBM pun dinaikkan. Padahal jika harga BBM naik, dipastikan angka kriminal akan melonjak. Sebab, kesulitan ekonomi masyarakat kelas bawah kian parah dan kejahatan kerap menjadi jalan

pintas,” ungkap Neta S Pane, Presidium IPW kepada Hattadi Prima P reporter covesia.com di Jakarta, Minggu (9/11/2014).

IPW berharap pemerintahan Jokowi-JK tidak terburu-buru menaikkan harga BBM. Pemerintah dapat melakukan dua hal sebelum menaikkan harga

BBM. “Pertama, membersihkan mafia migas yang kerap membuat ekonomi biaya

tinggi di sektor migas. Kedua, mengendalikan dan melakukan moratorium

industri otomotif. Sebab, kendaraan bermotor menjadi penyedot terbesar stok BBM,” kata Neta. IPW

mencatat, tahun 2013 jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di

Indonesia mencapai 104.211 juta unit. Jumlah ini naik dibandingkan pada

tahun 2012 dengan jumlah 94.299 juta unit.

Apabila industri otomotif dimoratorium, kata Neta, Presiden Jokowi tidak

terus menerus disandera kenaikan subsidi BBM. Selain itu, kemacetan

lalu lintas bisa terkendali dan angka kriminalitas bisa ditekan.

Konsekuensinya, pemerintah Jokowi-JK harus membangun infrastruktur

angkutan massal atau publik. Saat ini, pertumbuhan jumlah bus jauh di

bawah mobil pribadi. Hanya naik satu persen per tahun. Hal ini

menunjukkan betapa lemahnya transportasi publik di Indonesia.

“Jadi, sebelum menaikan harga BBM, Presiden Jokowi harus melihat banyak

hal. Sehingga kebijakannya tidak menyulitkan wong cilik dan tidak memicu

tingginya kriminalitas,” pungkasnya. (hat/cal)

0 Comments

Leave a Comment

three × 2 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password