Pasal PERPPU Pilkada Bertentangan dengan Konstitusi

Jakarta – Pasal 7 Huruf q Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada) dianggap bertentangan dengan isi dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Dalam pasal itu mengatakan bahwa calon gubernur, walikota dan bupati adalah orang yang tidak memiliki konflik dengan

petahana

yaitu tidak memiliki ikatan perkawinan dan garis keturunan,” kataPakar hukum Tata Negara, Lauddin Marsuni dari Universitas Andi Djemma Sulawesi Selatan ini saat dihubungi, Senin (10/11/2014).

Pasal 7 berbunyi: “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana“.

Ia mengatakan pasal tersebut melarang warga negara untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, walikota dan bupati apabila yang bersangkutan memiliki ikatan perkawinan dengan petahana yakni istri atau suami.

Hal ini juga melarang calon yang memiliki garis keturunan dengan petahana satu tingkat ke atas yakni bapak atau ibu serta garis keturunan dengan petahana satu tingkat ke bawah yakni sebagai anak.

Dengan larangan tersebut, kata Marsuni, ketentuan pasal 7 huruf q Perppu No 1 Tahun 2014 itu bertentangan dengan UUD 45 pada pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 3. Pasal 27 ayat 1 UUD 45 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecuali. Sedangkan, pasal 28D ayat 3 UUD 45 mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan.

Untuk itu bagi warga negara yang merasa dirugikan hak politiknya sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf q Perppu No 1 Tahun 2014 dapat melakukan upaya hukum dengan cara melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Selain itu juga bisa melakukan upaya politik dengan cara mengajukan pendapat ke DPR RI saat pembahasan Perppu No 1 Tahun 2014 tersebut, untuk menghilangkan atau menghapus ketentuan huruf q pada Perppu tersebut. (ant/bim)

0 Comments

Leave a Comment

seven + 16 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password