Biar Adil, Pimpinan AKD perlu Dikocok

Jakarta – Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Imam Suroso mengatakan perlu dilakukan pengocokan ulang untuk menentukan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Kocok ulang secara proporsional pimpinan AKD adalah jalan keluar untuk mempersatukan dua kekuatan yang ada di DPR yakni Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH),” ujar Imam Suroso di Jakarta, Senin (10/11/2014).

Dia menjelaskan untuk mewujudkan keadilan bersama hanya bisa dilakukan dengan kompromi. “Langkah yang ditempuh KIH dengan menginginkan kompromi dan musyawarah mufakat untuk membahas pimpin AKD sudah tepat, karena kekuatan kedua kelompok sama,” jelas dia, KMP dan KIH masing-masing mempunyai pendukung sebanyak lima fraksi. KMP didukung oleh Partai Gerindra, Golkar, PKS, PAN, dan Demokrat. Adapun KIH didukung oleh PDIP, PKB, PPP, Hanura, dan Nasdem.

Kocok ulang secara proporsional terhadap pimpinan AKD itu merujuk pasal 282 Tata Tertib DPR, bahwa di dalam hal pengambilan suara terbanyak dinyatakan sah apabila dihadiri separuh anggota dan fraksi.

“Kalau cuma lima fraksi dari KMP tetapi tidak dihadiri satu dari KIH itu berarti tidak sah. Jadi jalan keluarnya adalah perlu adanya kompromi dan musyawarah mufakat untuk keadilan bersama,” terang dia.

Imam Suroso menegaskan, kompromi dan musyawarah mufakat untuk keadilan bersama ini merupakan amanat sila keempat dan kelima dari Pancasila sebagai landasan dasar kita bermasyarakat dan bernegara.

Oleh karena hal itu amanat dari sila keempat dan kelima Pancasila. KIH menginginkan agar Pimpinan AKD dibagi secara proporsional sesuai jumlah kursi masing-masing fraksi termasuk pimpinan komisi.

“Pembagiannya 60 untuk KMP, 40 untuk KIH,” katanya. Pertimbangan 60 untuk KMP dan 40 untuk KIH itu karena mengedepankan asas proporsional. (ant/bim)

0 Comments

Leave a Comment

sixteen − twelve =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password