Ombudsman Sumbar Minta Pemda Sediakan Saluran Informasi Pengaduan Penyaluran Bansos Covid-19

Ombudsman Sumbar Minta Pemda Sediakan Saluran Informasi Pengaduan Penyaluran Bansos Covid19 Gedung Ombudsman Sumbar (Foto: Covesia)

Covesia.com - Pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan, namun juga masalah sosial dan ekonomi. Mengatasi hal ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak Covid-19. 

Dalam rangka mencegah terjadinya maladministrasi penyaluran bansos di Sumatera Barat (Sumbar), Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumbar melakukan kajian cepat guna mengetahui tersedianya saluran ketersediaan saluran informasi atau pengaduan penyaluran bantuan sosial Covid-19 di Sumbar.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani, mengatakan guna memperoleh fakta yang dapat mendukung argumentasi, pengumpulan data pada 22-23 April 2020 dilakukan dengan menelusuri berbagai kanal atau media komunikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19.

Kanal atau media komunikasi tersebut yaitu website pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, website Covid-19 pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, website Dinas Sosial pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, website Dinas Komunikasi dan Informatika pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, akun media sosial pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, yaitu Instagram, Facebook, dan Twitter. 

 "Dari hasil kajian cepat yang dilakukan, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumbar menyimpulkan bahwa pemerintah provinsi dan 19 kabupaten atau kota di Sumatera Barat belum menyediakan saluran informasi atau pengaduan penyaluran bansos Covid-19," ujarnya dalam keterangan tertulis diterima Covesia, Selasa (5/5/2020).

Ombudsman menilai ketiadaan layanan pengaduan tersebut berpotensi menimbulkan maladministrasi pada penyaluran bansos terdampak Covid-19 berupa penyimpangan prosedur, permintaan imbalan, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, tidak memberikan pelayanan, dan berpihak. 

Untuk itu, kata Yefri, Ombudsman menyarankan Gubernur Sumbar selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di tingkat provinsi, serta agar segera memerintahkan OPD terkait serta bupati atau walikota untuk menyediakan saluran informasi atau pengaduan, prosedur penanganan pengaduan, dan petugas pengelola pengaduan dalam penyaluran bantuan sosial Covid-19.

"Kedua, bupati dan walikota, selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di kabupaten dan kota di Sumbar agar segera memerintahkan OPD guna membuka partisipasi publik dan mencegah berbagai bentuk maladministrasi dalam pendataan dan penyaluran bantuan sosial Covid-19," imbuhnya 

Saluran, prosedur, dan pejabat pengelola informasi atau pengaduan dalam penyaluran bansos Covid-19 tersebut, agar dipublikasikan di berbagai media komunikasi pemerintah daerah dan berbagai media  sosial yang dimiliki dan digunakan oleh pemerintah daeraherah dalam penanganan Covid-19.

Merespon hal tersebut, Kepala Humas Sekda Provinsi Sumbar Jasman Rizal mengapresiasi kajian cepat yang dilakukan oleh Ombudsman Sumbar karena penyediaan saluran informasi merupakan hal wajib yang disediakan oleh penyelenggara negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Selanjutnya, Humas Sekretariat Daerah Provinsi akan segera menyampaikan saran tersebut kepada Gubernur Sumatera Barat untuk segera ditindaklanjuti dalam bentuk  instruksi Gubernur kepada Bupati dan Walikota di Sumbar.

(fkh)

Berita Terkait

Baca Juga