Bawaslu: Puluhan ASN di Sumbar Sudah Diproses Terkait Pelanggaran Netralitas

Bawaslu Puluhan ASN di Sumbar Sudah Diproses Terkait Pelanggaran Netralitas Ilustrasi - Sumber: Antara

Covesia.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar), Vifner mengatakan, bahwa sudah puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di provinsi tersebut terjebak pelanggaran netralitas pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Saat ini kasus tersebut masih dalam proses Bawaslu, dan juga sudah meneruskan dugaan pelanggaran itu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," sebut Vifner saat dihubungi Covesia.com, Selasa (20/10/2020).

Lanjut Vifner, ASN yang melakukan pelanggaran itu ada sebanyak 50 orang yakni dari 33 temuan dan laporan yang ada di Sumbar. 

Adapun pelanggaran ASN tersebut seperti melakukan pendekatan ke partai politik, menghadiri deklarasi calon, mendeklarasikan diri sebagai pendukung kepala daearah dengan menggunakan spanduk, serta memberikan dukungan melalui media sosial atau media masa.

"Kami menemukan langsung dan berdasarkan laporan masyarakat terhadap pelanggaran netralitas ASN tersebut," jelasnya.

Vifner menyebutkan, dari 50 orang ASN yang telah diteruskan dugaan pelanggarannya ke KASN, 25 orang diantaranya telah mendapatkan rekomendasi sanksi dari KASN, yaitu berupa hukuman disiplin, sedangkan 25 orang lagi mendapatkan sanksi moral.

Beberapa orang ASN yang melanggar netralitas tersebut, juga ada yang mendapatkan saknsi dari pejabat pembina kepegawaiannya, yaitu berupa sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun.

Untuk itu Vifner berharap, agar semua pihak dapat mematuhi aturan yang berlaku, dalam pelaksanaan pilkada serentak, sehingga tidak ada efek negatif pada paslon dan masyarakat.

"Kami berharap semua pihak, khususnya ASN,TNI dan Polri, benar-benar bisa berlaku netral, sehingga bisa sama-sama menjaga suksesnya pilkada dimasa pandemi ini," ungkapnya.

Vifner menyampaikan, ASN harus benar-benar netral dari segala macam aktivitas politik, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara.

"Jadi terhitung sejak tahapan Pilkada tahun 2020 dimulai harus berlaku netral serta tidak boleh ada keberpihakan pada pasangan calon manapun, baik incumben maupu baru," ucapnya.

(pri)

Berita Terkait

Baca Juga