KPU Telah Kirimkan Surat ke Tim NA-IC untuk Tarik Bahan Kampanye yang Melanggar Hukum

KPU Telah Kirimkan Surat ke Tim NAIC untuk Tarik Bahan Kampanye yang Melanggar Hukum Tim hukum Mahyeldi-Audy, Muhammad Taufik (kiri) dan Miko Kamal (kanan).

Covesia.com - Pada 18 November lalu, Tim hukum Mahyeldi-Audy Joinaldy melaporkan ada dugaan pelanggaran bahan kampanye milik NA-IC berupa kalender yang memuat foto bendera Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Sumbar, Setelah melakukan kajian. Bawaslu kemudian menyatakan bahwa hal tersebut merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan melalui Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 23 November 2020. 

"Berdasarkan hasil kajian Bawaslu tersebut berdasarkan infomasi yang disampaikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat hari Senin 30 November 2020 di Hotel Grand Inna Padang. KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa mereka telah mengirimkan surat kepada Tim Pemenangan NA IC untuk menghentikan dan menarik kembali bahan kampanye yang melanggar hukum tersebut," ungkap Tim hukum Mahyeldi-Audy, Muhammad Taufik, Senin (30/11/2020).

Lebih lanjut, Taufik mengtakan, persoalan belum berakhir, karena pengawasan dan tindak lanjut dari perintah penghentian dan penarikan bahan kampanye dikembalikan kepada Bawaslu. 

"Sampai hari ini kami belum menerima penjelasan lebih lanjut dari Bawaslu Sumbar mengenai hasil pengawasan penglientian dan penarikan bahan kampanye tersebut. Jika belum berjalan, atau tidak terlaksana sama sekali tentu ini merupakan catatan yang tidak baik atas penegakkan hukum pelanggaran pemilu oleh Bawaslu," jelasnya. 

Taufik mengatakan, lemahnya eksekusi atas hasil kajian Buwaslu dan tindaklanjut oleh KPU menjadi perseden buruk yang merugikan bagi Paslon Muhyeldi-Audy selaku pihak yang kepentingannya dilanggar.

Tak hanya itu, Paslon NA-IC sampai hari ini tidak pula mengkonfirmasi kepada pelapor atas eksekusi pelaksanaan penghenti dan penarikan bahan kampanye tersebut. Jika belum atau tidak dilaksanakan, maka hal ini merupakan bentuk ketidaktaatan atas penegakkan lukum pelanggaran pemilu.

Ia menilai, dengan terbuktinya pelanggaran administrasi ini membuktikan bahwa tim NA-IC telah melakukan kesalahan yang dapat menyebabkan pemilih Sumatera Barat menjadi terkecoh.

"Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang didukung oleh PKS adalah Mahyeldi-Audy Joinaldy," tegasnya. 

Ia berharap, Bawaslu lebih serius dalam menindaklanjuti pelanggaran dan penegakan hukum yang terjadi khususnya yang telah diputuskan melanggar oleh Bawaslu. 

(ila)

Berita Terkait

Baca Juga