Kemendikbud Tegaskan Tidak Boleh Paksa Siswa di Sekolah Negeri Pakai Pakaian Agama Tertentu

Kemendikbud Tegaskan Tidak Boleh Paksa Siswa di Sekolah Negeri Pakai Pakaian Agama Tertentu Tangkapan layar video yang diupload di akun FB Elianu Hia yang viral, Jumat (22/1/2021)

Covesia.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI menyesalkan terjadi tindakan paksaan mengenakan jilba oleh siswa nonmuslin di Padang, Sumatera Barat. Kemendikbud menegaskan harus ada sanksi terhadap yang terbukti melanggar peraturan di satuan pendidikan negeri.

Baca: Siswi Non-Muslim Wajib Pakai Hijab Viral, Kepala SMKN 2 Padang Ungkapkan Permintaan Maaf

"Ketentuan mengenai pakaian siswa/siswi di satuan pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Wikan Sakarinto dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (23/1/2021).

Baca: Viral di Medsos, Pelajar Non Muslim di SMK Negeri 2 Padang Diwajibkan Pakai Hijab

Dia mengatakan, ketentuan soal seragam sekolah telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Baca: Soal Siswi Non-Muslim Wajib Pakai Hijab, Kadis Pendidikan: Kita Sudah Turunkan Tim Investigasi

Dalam aturan tersebut, tidak boleh mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah negeri.

Sekolah juga dilarang membuat peraturan atau imbauan menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah.

Namun, sekolah juga tidak boleh melarang, jika peserta mengenakan seragam sekolah dengan model pakaian kekhususan agama tertentu, berdasarkan kehendak orang tua atau wali, dan peserta didik yang bersangkutan.

"Dinas Pendidikan harus memastikan kepala sekolah, guru, pendidik, dan tenaga pendidikan untuk mematuhi Permendikbud Nomor 45 tahun 2014," tuturnya.

Baca juga: Politikus PDIP Soal Siswi Nonmuslim Diminta Berjilbab: Bertentangan dengan Pancasila

Kemendikbud juga terus mendorong seluruh pemerintah daerah untuk konsisten melakukan sosialisasi atas Permendikbud Nomor 45 tahun 2014. Dengan demikian, seluruh dinas pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai ketentuan seragam sekolah.

“Harapannya tidak terjadi lagi praktik pelanggaran aturan terkait pakaian seragam yang menyangkut agama dan kepercayaan seseorang di satuan Pendidikan. Kami di Kementerian, akan terus bekerja keras dan mengambil langkah-langkah tegas agar praktik intoleransi dilingkungan pendidikan dapat dihentikan,” pungkasnya.

(rdk)

Berita Terkait

Baca Juga