Tanggapan Komnas Perempuan Terkait Suami-Istri Terlibat Pemerkosaan di Bukittinggi

Tanggapan Komnas Perempuan Terkait SuamiIstri Terlibat Pemerkosaan di Bukittinggi Ilustrasi

Covesia.com - Suami-istri inisial AF (30) dan YN (40) ditangkap polisi dalam kasus pemerkosaan di Bukittinggi, Sumatera Barat. Komnas Perempuan meminta agar proses hukum terhadap YN mempertimbangkan keadilan gender.

"Sebelum menjawab soal hukuman, mungkin kita perlu melihat posisi istri yang berada dalam ancaman suami dan penting menjadi pertimbangan APH (aparat penegak hukum)," kata Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini saat dihubungi, Selasa (26/1/2021).

Menurut Theresia, YN membantu suaminya melakukan aksi pemerkosaan lantaran ada ancaman akan diceraikan. Sehingga YN tidak memiliki pilihan dalam mengambil keputusan.

"Ancaman merupakan upaya kontrol suami terhadap istri yang berada dalam posisi tidak memiliki pilihan atau membuat keputusan. Jadi pertimbangan menentukan hukuman harus dilihat pada konteks di mana tetap ada kuasa yang timpang antara istri dan suami," katanya.

"Dalam masyarakat patriarki, perempuan yang terikat dalam institusi pernikahan dengan laki-laki secara tidak langsung akan kehilangan seluruh identitas dan kepemilikan dirinya. Kontrol dan kekuasaan dipraktikkan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lemah. Pernikahan seringkali dijadikan justifikasi paling mujarab untuk menindas dan mendiskriminasi perempuan," sambungnya.

Theresia berharap polisi dalam memproses kasus ini melihat konteks. Dia menyebut istri melakukan kejahatan karena adanya ancaman dari suami.

"Kalau dalam hukum pidana kan semua orang yang diduga melakukan kejahatan maka menjadi sorotan tetapi yang perlu dilihat adalah konteksnya. Pada posisi istri, selain konteksnya berada di bawah ancaman untuk melakukan kejahatan tetapi pada konteks pidana dia berposisi sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum," jelasnya.

Aparat penegak hukum, kata Theresia harus berhati-hati dalam menangani kasus ini. Dia berharap YN tidak dipojokkan dalam proses pemeriksaan.

"Nah pada posisi perempuan berhadapan dengan hukum ini maka APH wajib untuk berhati-hati mengingat hambatan yang dialami Perempuan Berhadapan dengan Hukum diantaranya justeru dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum memiliki perspektif gender dan hak asasi manusia. Selain itu adanya reviktimisasi selama masa pemeriksaan misalnya pertanyaan-pertanyaan dari APH yang seringkali menyudutkan, menyalahkan, melecehkan perempuan," katanya.

"Lebih tepatnya memiliki perspektif keadilan gender dan HAM dalam melakukan pemeriksaan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum," sambunngnya.

Aksi suami-istri ini terungkap setelah korban melapor ke polisi pada 19 Januari 2021. Korban baru melapor sebulan setelah kejadian pemerkosaan karena mengalami trauma.

"Pada awal laporan tanggal 19 Januari kemarin memang lagi shock dan trauma berat, tidak bercerita, setelah pemeriksaan lanjutan tanggal 21 (Januari) sebelum penangkapan baru terbuka dan cerita semua," ujar Kasat Reskrim Polres Bukittingi AKP Chairul Amri Nasution saat dihubungi, Selasa (26/1).

S melaporkan ini karena takut terus menjadi korban. Dia lalu mencari pengacara untuk mendampinginya melapor.

"Didampingi kuasa hukumnya, karena dia takut merasa khawatir ini akan menjadi terus-menerus, dia cari penasihat hukum dan cerita kepada penasihat hukum dan mendampingi melapor," ujarnya.

Sementara itu, YN mengaku bersedia membantu suaminya memperkosa wanita inisial S (26) itu karena takut diceraikan.

"Lalu kan ditanya apa motif istri mau turut serta, ternyata istrinya diancam oleh suaminya, bila tidak menuruti keinginannya, akan diceraikan. Akhirnya menuruti kemauan suaminya," katanya.

(lif/dtc)

Berita Terkait

Baca Juga