Pendapat Mahyeldi Perihal SKB 3 Menteri: ''Jangan Bunuh Lalat Pakai Bom!''

Pendapat Mahyeldi Perihal SKB 3 Menteri Jangan Bunuh Lalat Pakai Bom Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah

Covesia.com - Sejumlah tokoh di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sepakat menolak Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri tentang seragam sekolah. Namun, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah berpendapat, pemerintah bersama rakyat mesti bersinergi dalam penguatan Indonesia, khususnya Sumbar. 

"Ini momentum bagi kita disaat negara-negara di sekitar kita dominasinya melemah. Maka sekarang ini solusi terbaik ialah membangun soliditas," ungkap Mahyeldi usai ditetapkan sebagai Gubernur Sumbar terpilih, Jumat (19/2/2021).

Ia melanjutkan, apa yang menjadi harapan bagi masyarakat sudah semestinya pemerintah mengaktualisasikan, sehingga soliditas terbangun baik.

Tak hanya itu, katanya, pemerintah harus melihat mana yang lebih prioritas untuk pembangunan, mana yang mesti didahulukan.

"Kita harus melihat mana yang prioritas, mana yang tidak. Maka, soliditas antara masyarakat dan pemerintah harus didahulukan, sehingga pembangunan bisa berjalan, termasuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang diturunkan pusat." 

"Suatu hal yang tidak elok kiranya, ketika terjadi penolakan-penolakan. Itu membuat renggang. Justru kita harus menghadirkan soliditas antara pemerintah dan rakyat," imbuhnya. 

Di Kota Padang, jelas Mahyeldi, sudah punya Perda terkait seragam sekolah. Namun, hadirnya SKB 3 Menteri, menurutnya tak berkaitan langsung dengan Pemerintah Kota Padang, tetapi kewenangan provinsi.

"Selama ini Kota Padang mengikuti aturan perundang-undangan. Walaupun kasus yang terjadi di Kota Padang, tetapi kewenangannya bukan di Kota Padang, kewenangannya di Provinsi."

"Ketika kita membunuh satu lalat, jangan kita bom. Masalahnya saja yang diperbaiki, sehingga tidak terjadi penolakan-penolakan. Maka di sinilah, saya katakan kearifan," tambahnya. 

Kemudian, katanya, soal proporsional dan profesional di dalam kegiatan dalam menghadirkan peraturan-peraturan. Jika kasus hanya satu atau dua, menurutnya, kenapa harus yang lain dikorbankan. 

Mahyeldi menilai, sikap-sikap yang diambil sejumlah pihak dianggap kurang tepat. Namun, ia juga tidak pada posisi menilai itu.

"Sekarang kita harus membangun soliditas. Sekarang ini pemerintah mencari dan mengoptimalisasi potensi dari masyarakat dan menyelesaikan masalah yang lebih urgent. Bicara masalah pendidikan, apakah itu yang menjadi masalah utama sekarang ini," tanya Mahyeldi.

Seharusnya, pemerintah menjawab bagaimana anak-anak sekolah lebih baik. Sebab, betapa banyaknya daerah-daerah di Indonesia yang belum bisa mengakses IT di daerahnya.

"Itu yang lebih urgent, kelancaran pendidikan itu dan itu yang harus dipikirkan secara lebih serius," pungkasnya. 

(ila/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga