Sidang Lanjutan Perkara Suap, Patrice Rio Capella: Saya Hancur

Sidang Lanjutan Perkara Suap Patrice Rio Capella Saya Hancur Terdakwa kasus suap kepada anggota DPR terkait penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Agung, Patrice Rio Capella, mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (16/11) (antara)

Covesia.com - Mantan anggota Komisi III DPR non-aktif Patrice Rio Capella mengaku menyesal karena menerima uang Rp200 juta dari rekannya Fransisca Insani Rahesti.

"Karena saya sudah salah," kata Rio saat menjawab pertanyaan majelis hakim apakah menyesali menerima dana Rp200 juta di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/11/2015).

Dalam persidangan, Rio juga mengutarakan bahwa kasus yang sedang melilitnya saat ini sudah menghancurkan karirnya seabgai politisi sekaligus pendiri Partai NasDem.

"Saya yang bangun partai dari awal. Saya hancur, kalau ibu tanyakan perasaan saya, saya menyesal, saya dan keluarga. Satu-satunya Nasdem itu menang di daerah pemilihan saya, yang mulia. Jika ditanya perasaan saya, saya hancur. Yang dihancurkan itu lebih dari pengadilan hari ini, pengadilan di luar lebih kejam, yang tidak saya lakukan dinyatakan saya lakukan, saya tidak pernah minta ke Evy, pengadilan yang membuktikan cerita saya," kata Rio dengan suara bergetar.

Atas jawaban Rio, majelis hakim menimpali seraya mengingatkan terdakwa, apakah ingat akan keluarga saat menerima Rp200 juta tersebut

"Itu kesalahan, kalau ingat pasti saya lemparkan (uang itu)," ungkap Rio.

Sidang dilanjutkan pada 7 Desember 2015 dengan agenda pembacaan tuntutan pidana. sedangkan pada 14 Desember diagendakan pembacaan nota pembelaan (pledoi) sehingga putusan akan dijatuhkan pada 23 Desember 2015.

Patrice Rio Capella dalam perkara ini didakwa menerima Rp200 juta dari Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti melalui Fransisca Insani Rahesti dengan tujuan mempermudah pengurusan penghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Batuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung melalui pendekatan islah.

(ant/adi)

Berita Terkait

Baca Juga