Pemerintah Revisi Lima UU di Bidang Perpajakan

Pemerintah Revisi Lima UU di Bidang Perpajakan Ilustrasi

Covesiacom - Kementerian Keuangan Republik Indonesia menegaskan pemerintah tengah menyiapkan strategi lain untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini disamping tetap fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut keterangan tertulis Kemenkeu pada Selasa, salah satu upaya tersebut yaitu penguatan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui revisi atas undang-undang (UU) yang telah ada, maupun menyusun UU yang baru di bidang perpajakan.

Kemenkeu menyatakan, sebelumnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Senin (11/1), Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro sempat mengungkapkan, total akan ada lima UU yang ditargetkan dapat selesai pada tahun ini.

Diantaranya adalah UU terkait pengampunan pajak (tax amnesty), yang merupakan UU baru. Menurut dia, tax amnesty diperlukan sebagai langkah awal untuk mengetahui basis pajak (tax basic) yang sebenarnya. Dengan telah diketahuinya besarnya tax basic yang benar, lanjutnya, maka akan lebih mudah bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat di bidang perpajakan.

"Setelah kita melakukan pengampunan pajak, maka akan ketahuan berapa besarnya tax basic kita. Dengan besarnya tax basic ketahuan, makanya kita bisa kemudian menetukan apakah misalkan tarif PPh (Pajak Penghasilan) Badan harus diturunkan, tarif PPh perorangan harus diturunkan," urainya.

Sementara itu, empat UU lainnya yang juga ditargetkan selesai tahun ini yaitu revisi atas UU terkait meterai, penyusunan UU baru terkait Ketentuan Umum Perpajakan, revisi atas UU tentang PPh, dan terakhir revisi UU tentang Pajak Pertambangan Nilai (PPN). "Lima undang-undang dalam setahun itu berat, tapi itu penting untuk reformasi pajak kita ke depan," katanya.

(*/zik)

Berita Terkait

Baca Juga