Sejumlah Aktivis Tanda Tangani Petisi Pencabutan Pasal 158 UU Pilkada

Sejumlah Aktivis Tanda Tangani Petisi Pencabutan Pasal 158 UU Pilkada Ilustrasi (antara)

Covesia.com - Aktivis pemilu Gerakan Anti Kejahatan (Gerak) Pilkada mengeluarkan petisi yang ditandatangani sejumlah perwakilan masyarakat daerah, untuk menuntut pencabutan pasal 158 dalam Undang-Undang Pilkada.

"Kejahatan Pilkada hanya bisa dilawan secara bersama, dan tidak bisa berjalan sendiri. Ratusan daerah melihat Pasal 158 menjadi penghalang penegakan keadilan," kata koordinator Gerakan Anti Kejahatan (Gerak) Pilkada, Isra Ramli dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (14/01/2016).

Isra mengatakan petisi menuntut pencabutan Pasal 158, guna mendorong tegaknya konstitusi, terwujudnya negara hukum dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Isra, jika Pasal 158 masih digunakan sebagai patokan Mahkamah Konstitusi, argumentasi apapun, bukti apapun menjadi tidak berguna. Maka menurut dia, hal ini harus menjadi kesadaran bersama demi menjaga integritas Pilkada.

Berdasarkan kajian Gerak Pilkada, lebih dari 50 persen hasil pilkada serentak banyak dimenangkan oleh mantan petahana. Menurut Isra, ini menjadi indikasi bahwa kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif memang benar terjadi di ratusan daerah.

Isra menegaskan, penerapan Pasal 158 menghilangkan kesempatan para pihak yang dirugikan untuk menggugat jika persentase selisih perolehan suara dengan jumlah penduduk tidak memenuhi persyaratan.

Dalam konteks itu, kata Isra, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadil 142 sengketa pilkada¿ harus didorong agar kembali menjadi Mahkamah Konstitusi yang menjaga integritas keadilan.

"MK jangan sekedar mengurusi soal kalah menang, selisih suara, dan hanya menjadi mahkamah kalkulator," jelas dia.

(ant/adi)

Berita Terkait

Baca Juga