Menristekdikti: Perlu Ada Keberpihakan Pada Perguruan Tinggi di Daerah 3T

Menristekdikti Perlu Ada Keberpihakan Pada Perguruan Tinggi di Daerah 3T Ilustrasi Universitas Musamus, di Merauke, Papua (kemendikbud.go.id)

Covesia.com - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan perlu ada keberpihakan khusus yang diperuntukkan bagi perguruan tinggi di daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T).

"Memang perlu ada keberpihakan pada perguruan tinggi yang ada di daerah 3T. Kami ingin perguruan tinggi negeri di perbatasan bisa menjadi ujung tombak di perbatasan, sehingga nantinya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah perbatasan," ujar Menristekdikti Nasir saat melakukan kunjungan ke Universitas Musamus, di Merauke, Papua, Selasa (19/4).

Keberpihakan tersebut mulai dari pengalokasian anggaran hingga peningkatan sumber daya manusia di perguruan tinggi negeri tersebut.

Menristekdikti menambahkan pihaknya saat ini berkeliling ke sejumlah perguruan tinggi yang berada di daerah 3T. Setelah dari Papua, dia akan mengunjungi perguruan tinggi di perbatasan Indonesia dan Filipina, dan Indonesia dengan Timor Leste.

"Saya ingin melihat secara riil kondisi di daerah. Tujuannya untuk pengalokasian anggaran pada tahun berikutnya," tambah dia.

Di Universitas Musamus sendiri, Nasir melihat terdapat beberapa permasalahan yakni jumlahnya dosen yang kurang, kualitas dosen, serta sarana dan prasarana yang masih kurang.

Mengenai peningkatan kualitas dosen, Menristekdikti meminta para dosen masih sarjana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

"Ada 11 dosen yang masih bergelar sarjana di Universitas Musamus, kami akan segera mencarikan PTN untuk pascasarjana. Pembiayaan dari kami. Untuk daerah perbatasan harus ada afirmasi khusus, tidak mungkin dengan lelang maupun kompetisi," terang dia.

Sementara untuk pembangunan sarana prasarana, pihaknya berupaya memprioritaskan untuk perguruan tinggi di perbatasan.

Saat ini, anggaran Kemristekdikti untuk pembangunan sarana dan prasarana hanya Rp800 miliar. Jauh berkurang dari tahun sebelumnya Rp6,9 triliun.

"Hal itu karena fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan dan sebagainya".

(ant/adi)

Berita Terkait

Baca Juga