Mendesak! Komisi VIII Ingin Ada Payung Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Mendesak Komisi VIII Ingin Ada Payung Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Ilustrasi (www.corporatespend.com.au)

Covesiacom - Komisi VIII DPR RI menginginkan adanya payung hukum tentang tanggung jawab sosial yang dikenakan terhadap perusahaan perusahaan.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang sering disebut Corporate Social Responsibility (CSR), merupakan komitmen dan upaya dunia usaha dalam melaksanakan tanggang jawab social dalam rangka turut membantu penanganan masalah sosial.

"Pentingnya payung hukum penyelenggaran sistem jaminan sosial perusahaan di Indonesia memiliki posisi strategis dalam menata pengelolaan lingkungan sekitar perusahaannya," kata Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Haramain, saat memimpin Rapat dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT. Pertamina dan PT. HM Sampoerna, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, akibat dari kosongnya perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri tentang tanggung jawab perusahaan. Tata kelola bantuan dan tanggung jawab perusahaan hanya bersifat karikatif, sumbangan sukarela dan bukan merupakan tanggung jawab sosial yang dipenuhi oleh perusahaan.

Akibanya, banyak perusahaan membangun kreteria sendiri, dan mendistribusikan sumbangan tanpa mengacu pada standar ideal yang dikehendaki oleh Negara.

"Ketika belum adanya payung hukum bagi tata kelola tanggung jawab perusahaan berpengaruh langsung kepada kebijakan dan tanggung jawab perusahaan membangun lingkungan sekitar usahanya," katanya.

Di sinilah UU Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi penting dan mendesak, disamping itu dengan UU yang secara khusus mengatur tentang tanggung jawab perusahaan, peluang terjadinya benturan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya bisa dihindarkan. Demikian dilansir DPR.

(*/zik)

Berita Terkait

Baca Juga