Adhyaksa Dault Tuntut Ganti Rugi Lahan Pramuka yang Dibangun untuk LRT Jabodebek

Adhyaksa Dault Tuntut Ganti Rugi Lahan Pramuka yang Dibangun untuk LRT Jabodebek Foto: Adhyaksa-Dault.info

Covesia.com - Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault menuntut ganti rugi kepada pemerintah atas penggunaan lahan Pramuka di wilayah Depok, Jawa Barat, yang dibangun untuk proyek kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (light rail transit/LRT Jabodebek).

Adhyaksa yang ditemui seusai rapat koordinasi di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin (16/4/2018), mengatakan dari total lahan Pramuka di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, ada sebagian wilayah yang masuk wilayah Depok, Jawa Barat, yakni Taman Wiladatika.

"Lahan Pramuka di Depok ada yang masuk Jakarta Timur. Di sebelahnya ada Taman Wiladatika itu, itu yang mau dipakai pemerintah untuk itu (LRT). Sudah dibangun sekarang, kami sekarang menuntut minta ganti rugi dong untuk LRT," katanya.

Ia menjelaskan secara hukum, lahan Pramuka jelas merupakan hak milik organisasi tersebut. Dengan demikian, penggunaan lahan dinilai perlu dikompensasi, terlebih jika akan digunakan untuk kepentingan komersial seperti TOD (Transit Oriented Development).

"Yang akan dipakai itu 4.300 meter persegi untuk stasiun dan 4 hektare untuk TOD. Kami sudah MoU dengan KAI jadi kami bisa dapat hak kami untuk dana abadi Pramuka," katanya.

Kompensasi yang diharapkan itu, lanjut mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut, layaknya dilakukan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pembangunan jalan tol, beberapa tahun lalu.

Ia juga menegaskan, meski Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan pernah melayangkan surat meminta pertimbangan lahan Pramuka menjadi aset negara, tidak berarti status kepemilikannya berubah.

"Kami bersikukuh dengan fakta-fakta bahwa ini tanah kami. Kami juga membantu negara dari Juli 2017 sudah (beri lahan) dibangun LRT tanpa ada ganti rugi. Sekarang kami minta," katanya.

Meski hingga saat ini belum ada kepastian mengenai status ganti rugi lahan yang diminta, Adhyaksa mengatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akan mendiskusikan masalah tersebut ke tingkat menteri. 

Ada pun terkait nilai ganti rugi yang diminta, ia menyerahkan seluruhnya kepada penaksiran harga dari pemerintah.

"Sekarang yang penting statusnya dulu kalau ini hak Pramuka," pungkasnya.

Direktur Operasi III PT Adhi Karya (Persero) Tbk Pundjung Setya Brata, dalam kesempatan yang sama, mengatakan pihaknya sudah sejak awal mengerjakan pekerjaan proyek pembangunan LRT Jabodebek di kawasan tersebut.

"Sudah mau selesai, tinggal masalah administrasinya saja," tuturnya.

(ant/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga